Kompak.id, Samarinda – Kebijakan wajib belajar 13 tahun di Kota Samarinda menghadapi tantangan serius. Minimnya dukungan anggaran untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) menjadi sorotan DPRD.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, mengungkapkan bahwa saat ini sektor PAUD dan TK justru tidak memiliki alokasi anggaran yang memadai.
“PAUD dan TK ini malah tidak ada anggarannya lagi, padahal kita sudah diwajibkan menjalankan wajib belajar 13 tahun,” kata Novan, Kamis (7/5/2026)
Ia menilai kondisi tersebut menimbulkan kebingungan di lapangan, baik bagi pengelola pendidikan maupun pemerintah daerah itu sendiri.
Menurutnya, kebijakan yang tidak diiringi dengan dukungan anggaran yang jelas hanya akan menyulitkan implementasi di tingkat bawah.
“Ini yang membuat kita serba salah. Di satu sisi diwajibkan, tapi dukungannya tidak ada,” ujarnya.
Novan menegaskan bahwa PAUD dan TK memiliki peran penting sebagai fondasi awal pendidikan anak, sehingga tidak bisa diabaikan.
Ia mendorong adanya perhatian lebih dari pemerintah pusat untuk memastikan kebijakan wajib belajar dapat berjalan dengan baik.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk mengoptimalkan anggaran yang ada agar tetap bisa mendukung sektor pendidikan usia dini.
“Minimal kita cari solusi agar tetap bisa berjalan, sambil mendorong bantuan dari pusat,” pungkasnya. (Adv/Ain/DPRDSamarinda)