Kompak.id, Samarinda – Krisis tenaga pengajar di Kota Samarinda kian mengkhawatirkan. DPRD Kota Samarinda mengungkapkan bahwa kekurangan guru saat ini telah mencapai ratusan orang dan berpotensi semakin membesar hingga akhir tahun.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menyebutkan bahwa berdasarkan data sementara, kekurangan tenaga pengajar saat ini sudah berada di angka 500 lebih.
“Kalau kita mapping sampai akhir Desember, total kekurangan itu bisa mencapai sekitar 765 tenaga pengajar. Ini baru untuk tahun ini saja, belum tahun depan,” ungkap Novan, Rabu (6/5/2026).
Ia menjelaskan, kondisi tersebut diperparah dengan keterbatasan kebijakan dalam merekrut tenaga baru. Aturan dari pemerintah pusat yang melarang perekrutan tenaga non-ASN membuat daerah berada dalam posisi dilematis.
Di sisi lain, upaya penambahan melalui jalur CPNS dinilai belum bisa menjadi solusi cepat. Pasalnya, sekitar 260 formasi yang telah diterima tidak serta merta langsung dapat mengisi kekosongan di lapangan.
“CPNS itu tidak bisa langsung aktif. Mereka masih harus mengikuti tahapan administrasi dan proses lainnya, jadi belum tentu langsung bisa mengajar,” jelasnya.
Sebagai langkah jangka pendek, sekolah terpaksa merekrut tenaga pengajar melalui skema dana BOSDA. Namun, skema ini juga memiliki keterbatasan, terutama dalam hal besaran gaji.
Menurut Novan, pembayaran tenaga pengajar dari BOSDA dibatasi maksimal 20 persen dari total anggaran, sehingga gaji yang diterima relatif kecil.
Ia menilai, kondisi ini harus segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, agar tidak berdampak pada kualitas pendidikan di Samarinda.
“Kalau pakai BOSDA, ya paling gajinya hanya ratusan ribu. Ini tentu jauh dari ideal,” tegasnya. (Adv/Ain/DPRDSamarinda)