Kompak.id, Samarinda – Di tengah krisis tenaga pengajar, berbagai upaya darurat dilakukan untuk menjaga proses belajar mengajar tetap berjalan di Kota Samarinda. Salah satunya melalui pemanfaatan dana BOSDA untuk merekrut tenaga pengajar.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menjelaskan bahwa skema ini menjadi pilihan paling memungkinkan dalam jangka pendek.
“Yang bisa kita lakukan saat ini ya merekrut tenaga didik melalui dana BOSDA,” ungkap Novan, Rabu (6/5/2026)
Namun demikian, ia mengakui bahwa skema tersebut memiliki banyak keterbatasan, terutama terkait besaran honor yang diterima tenaga pengajar.
Menurutnya, aturan yang membatasi penggunaan dana BOSDA maksimal 20 persen untuk pembayaran gaji membuat pendapatan guru menjadi sangat minim.
“Gajinya itu paling hanya ratusan ribu. Jelas ini tidak ideal,” tegasnya.
Selain itu, skema ini juga tidak menjamin keberlanjutan karena sifatnya hanya sementara dan bergantung pada kemampuan anggaran daerah.
Novan menyebutkan bahwa pemerintah sebenarnya telah menyiapkan skema jangka menengah melalui program PJLP dengan alokasi anggaran sekitar Rp35 miliar.
“Kalau PJLP ini berjalan, ada gambaran gaji yang lebih layak, sekitar Rp2,7 juta untuk guru dan Rp2,1 juta untuk non-guru,” jelasnya.
Meski begitu, ia menekankan bahwa program tersebut masih dalam tahap perencanaan dan belum bisa langsung menjawab kebutuhan mendesak saat ini.
“Kita akan terus mendorong agar pemerintah segera mencari solusi yang lebih komprehensif agar krisis tenaga pengajar tidak terus berlarut,” pungkasnya. (Adv/Ain/DPRDSamarinda)