Kompak.id, Samarinda – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda menegaskan komitmennya membangun komunikasi publik yang lebih terbuka dengan menggandeng insan pers melalui media gathering dalam wujud Forum Kemitraan Media Keimigrasian 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Kamis (13/8/2026) itu menjadi wadah memperkuat kolaborasi antara Imigrasi dan media dalam penyebaran informasi keimigrasian kepada masyarakat.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, Misnal Ariyanto, mengatakan peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian harus dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar menjadi inovasi di atas kertas.
“Kami tidak ingin inovasi pelayanan hanya berhenti pada program, tetapi benar-benar memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat,” kata Misnal.
Ia menegaskan evaluasi pelayanan akan terus dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman masyarakat serta masukan dari berbagai pihak, termasuk insan pers.
Selain pelayanan, Misnal menyoroti pentingnya pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di wilayah kerja Imigrasi Samarinda. Menurutnya, meningkatnya mobilitas internasional, investasi, dan pembangunan di Kalimantan Timur membuat pengawasan harus berjalan lebih optimal.
“Pengawasan kami lakukan secara profesional, terukur, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Meski demikian, ia memastikan pengawasan tidak dimaksudkan menjadi penghambat investasi. Sebaliknya, kepastian hukum justru menjadi faktor penting bagi dunia usaha.
“Justru pengawasan yang baik memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha,” tegasnya.
Misnal juga mengingatkan perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing agar memenuhi kewajiban pelaporan apabila terjadi perubahan data, aktivitas, status izin tinggal, maupun berakhirnya hubungan kerja.
Di sisi lain, ia menilai hubungan dengan media menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pelayanan keimigrasian.
“Kami tidak berharap media selalu memberitakan hal-hal positif tentang kami. Kami justru membutuhkan media sebagai mitra yang objektif,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Forum Kemitraan Media Keimigrasian, Jeacky Gerung, mengatakan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat akibat perkembangan teknologi menjadi alasan utama Imigrasi memperkuat komunikasi dengan media.
“Situasi tersebut menuntut institusi pemerintah untuk mampu menghadirkan komunikasi publik yang cepat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Menurut Jeacky, forum tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang edukasi, dialog, dan kolaborasi agar informasi keimigrasian tersampaikan secara tepat kepada masyarakat.
“Melalui kemitraan yang kuat dengan media, kami berharap berbagai informasi mengenai kebijakan, inovasi pelayanan, edukasi keimigrasian, perlindungan warga negara Indonesia, pengawasan orang asing, serta berbagai program Direktorat Jenderal Imigrasi dapat tersampaikan secara benar, objektif, dan mudah dipahami masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan pihaknya sengaja membuka ruang dialog agar media dapat menyampaikan kritik dan masukan secara langsung sebagai bagian dari evaluasi komunikasi publik.
“Kami ingin membangun hubungan yang tidak hanya terjalin pada saat pelaksanaan kegiatan, tetapi berkembang menjadi kemitraan yang berkelanjutan untuk memperluas informasi publik, mencegah disinformasi, serta memperkuat citra positif Direktorat Jenderal Imigrasi,” tuturnya.
Dalam forum tersebut, peserta mengikuti berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari media briefing, media tour ke area pelayanan, dialog bersama media, penandatanganan piagam komitmen, konferensi pers, hingga sesi tanya jawab. Imigrasi Samarinda juga berencana memperkuat jaringan komunikasi melalui penyusunan database media dan pelaksanaan media monitoring sebagai bahan evaluasi strategi komunikasi publik.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Timur, Abdurrahman Amin, mengapresiasi pelaksanaan forum tersebut karena dinilai memiliki orientasi jangka panjang dalam membangun hubungan profesional antara media dan pemerintah.
“Output dari gathering ini bukan hanya seremonial, tetapi outcome yang jauh lebih penting adalah membangun kemitraan,” katanya.
Ia menilai pers dan institusi pemerintah memang memiliki mandat berbeda, namun sama-sama bertanggung jawab memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.
“Mandataris kantor keimigrasian adalah berbicara tentang pelayanan dan kemudahan, sementara mandataris kita sebagai pekerja pers adalah menjaga kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang penting untuk mereka dapatkan,” ujarnya.
Abdurrahman juga mengingatkan insan pers agar tetap berpegang pada fakta, etika, dan nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas jurnalistik di tengah derasnya arus informasi media sosial.
“Teman-teman pers harus memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan yang lebih penting memperjuangkan kemanusiaan itu sendiri,” ucapnya.
Ia menambahkan kritik terhadap pemerintah tetap penting sebagai bagian dari fungsi pers, tetapi harus dilakukan secara bertanggung jawab.
Menurutnya, kemitraan yang terjalin melalui forum tersebut diharapkan mampu meningkatkan literasi masyarakat mengenai pelayanan, kebijakan, dan pengawasan keimigrasian sehingga publik memperoleh informasi yang utuh dan akurat.
“Percuma kita mengkritik pemerintah, tetapi dengan cara yang tidak bermoral. Itu yang harus kita tegakkan,” pungkasnya. (Ain)