Kompak.id, Samarinda – Persiapan warga binaan untuk kembali ke tengah masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar pembinaan selama menjalani masa pidana. Penguatan kesehatan mental, pembentukan karakter, hingga keterampilan kerja menjadi bagian penting agar mereka memiliki bekal untuk memulai kehidupan baru setelah bebas.
Upaya tersebut diperkuat melalui kerja sama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Kalimantan Timur dengan Ikatan Penata Persona Indonesia (IPPRISIA) Kaltim. Kedua pihak sepakat memperluas keterlibatan organisasi dalam program pembinaan di lembaga pemasyarakatan (lapas), rumah tahanan negara (rutan), hingga Balai Pemasyarakatan (Bapas).
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) di Aula Kanwil Ditjenpas Kaltim, Jalan MT Haryono, Samarinda, Kamis (5/11/2026). Kegiatan dihadiri Kepala Kanwil Ditjenpas Kaltim Yan Rusmanto, Ketua IPPRISIA Kaltim Marliana Wahyuningrum beserta jajaran, serta perwakilan sejumlah satuan kerja pemasyarakatan.
Kepala Kanwil Ditjenpas Kaltim, Yan Rusmanto, menyambut positif kolaborasi tersebut. Ia menilai keterlibatan IPPRISIA dapat memperkaya program pembinaan yang selama ini telah berjalan, terutama melalui dukungan tenaga profesional dan jaringan kemitraan lintas sektor.
Dalam sambutannya, Yan menggambarkan potensi dukungan IPPRISIA melalui ungkapan, “Apa yang lu mau, gue ada”. Menurutnya, organisasi tersebut memiliki jejaring yang dapat membantu memenuhi beragam kebutuhan pembinaan, mulai dari pengembangan kepribadian, peningkatan kemandirian, hingga pendampingan kesehatan mental.
Ia menegaskan, pembinaan kepribadian dan kemandirian harus berjalan beriringan. Keduanya menjadi bekal penting agar warga binaan tidak hanya mampu menjalani masa pidana dengan baik, tetapi juga siap kembali menjalankan fungsi sosial ketika berada di tengah masyarakat.
Yan berharap kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, melainkan segera diterjemahkan menjadi program nyata di seluruh satuan kerja pemasyarakatan.
“Kerja sama ini bukan hanya di atas kertas dan bukan hanya seremoni. Bagaimana tindak lanjutnya setelah ini. Kami berkewajiban mendorong seluruh satuan kerja agar membuka pintu untuk berkolaborasi dengan IPPRISIA,” ujarnya.
Salah satu perhatian yang disoroti Yan adalah kondisi psikologis warga binaan, terutama mereka yang baru memasuki lingkungan pemasyarakatan dan yang sedang mempersiapkan diri menjelang bebas.
Bagi warga binaan yang baru masuk, proses adaptasi dengan lingkungan dan kehidupan baru di dalam lapas maupun rutan dapat menjadi tekanan tersendiri. Sementara mereka yang mendekati masa bebas dihadapkan pada kekhawatiran mengenai penerimaan keluarga, stigma sosial, hingga peluang mendapatkan pekerjaan.
“Ketika menjelang pulang, mereka kembali menghadapi persoalan psikologis. Bagaimana nanti di luar? Bagaimana keluarga dan masyarakat menerima mereka? Apakah masih ada stigma, dan bagaimana akses mereka untuk masuk ke dunia kerja?” kata Yan.
Karena itu, ia memandang pendampingan psikolog dan tenaga profesional lainnya perlu menjadi bagian dari penguatan pembinaan. Pendampingan tersebut diharapkan membantu warga binaan menghadapi tekanan psikologis sekaligus mempersiapkan proses reintegrasi sosial.
Di sisi lain, persoalan kelebihan kapasitas atau overcrowding juga menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pembinaan. Yan mencontohkan Rutan Samarinda yang memiliki kapasitas sekitar 400 orang, tetapi berdasarkan data yang disampaikannya dihuni lebih dari 1.300 orang.
Kondisi tersebut membuat pelaksanaan pembinaan tidak selalu berjalan optimal, terlebih dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Menurutnya, dukungan pihak eksternal diperlukan untuk memperluas jangkauan layanan sekaligus melengkapi program yang telah diselenggarakan petugas pemasyarakatan.
Sementara itu, Ketua IPPRISIA Kaltim, Marliana Wahyuningrum, mengungkapkan bahwa organisasinya telah menjalankan pembinaan bersama Rutan Samarinda selama kurang lebih delapan tahun. Keterlibatan tersebut berawal dari kepedulian terhadap persoalan kesehatan mental warga binaan.
Pada tahap awal, IPPRISIA menghadirkan psikolog untuk memberikan edukasi dan konseling. Seiring berjalannya waktu, kegiatan berkembang dengan menyentuh aspek pembentukan karakter, pengembangan kepribadian, serta pelatihan keterampilan produktif.
Sejumlah keterampilan yang telah diajarkan meliputi menjahit, membuat roti, merajut, dan menyulam. IPPRISIA juga memberikan dukungan pembinaan keagamaan melalui kegiatan belajar membaca Al-Qur’an dan kajian keislaman bagi warga binaan Muslim.
Khusus keterampilan menjahit, pembelajaran dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat dasar, terampil, hingga mahir. Bahkan, warga binaan yang memiliki bakat dan telah menyelesaikan masa pidananya berkesempatan memperoleh bantuan mesin jahit secara cuma-cuma.
Bantuan tersebut ditujukan agar keterampilan yang diperoleh selama menjalani masa pidana dapat dikembangkan menjadi sumber penghasilan. Marliana menyebut salah seorang penerima bantuan kini telah kembali ke masyarakat dan mulai memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pekerjaan menjahit.
“Kami berharap pelatihan ini tidak hanya sekadar mengisi kekosongan atau kejenuhan warga binaan. Lebih dari itu, bagaimana keterampilan tersebut bisa menjadi bekal untuk memperoleh penghasilan dan menjalani kehidupan yang lebih baik setelah mereka bebas,” ujarnya.
Marliana menjelaskan, IPPRISIA merupakan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial dengan perhatian pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan kepribadian, pelatihan keterampilan, serta pemberdayaan masyarakat.
Berdiri sejak 2009, organisasi tersebut telah berkembang di 28 provinsi di Indonesia. Sementara di Kalimantan Timur, IPPRISIA mulai hadir sejak 2011 dan memiliki kepengurusan di sejumlah kabupaten dan kota.
Melalui PKS bersama Kanwil Ditjenpas Kaltim, IPPRISIA ingin memperluas jangkauan program pembinaan ke satuan kerja pemasyarakatan lainnya, termasuk Lapas Perempuan Tenggarong. Selama ini, koordinasi dan proses perizinan menjadi salah satu tantangan ketika hendak memperluas kegiatan ke lapas maupun rutan lain.
Untuk mendukung pelaksanaan program, IPPRISIA juga menjalin kemitraan dengan berbagai pihak. Salah satunya Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) di Samarinda yang berpotensi mendukung pengembangan keterampilan warga binaan di bidang pertanian.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dengan berkolaborasi dan bersinergi dengan banyak pihak, sesuatu yang sebelumnya terasa sulit bisa menjadi lebih mudah dikerjakan bersama,” kata Marliana.
Ia menegaskan, program yang dijalankan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan kerja. Dengan demikian, bentuk pembinaan yang diberikan tidak harus seragam, tetapi dapat mempertimbangkan potensi, minat, serta kebutuhan warga binaan.
Menurut Marliana, keberhasilan pembinaan tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan maupun penghargaan yang diperoleh organisasi. Hal terpenting adalah sejauh mana program tersebut memberikan manfaat nyata dan dapat diterapkan oleh warga binaan dalam kehidupan sehari-hari.
Melalui kolaborasi ini, Kanwil Ditjenpas Kaltim dan IPPRISIA berharap pembinaan pemasyarakatan semakin komprehensif. Tidak hanya mendukung perubahan perilaku selama menjalani masa pidana, kerja sama tersebut juga diarahkan untuk membangun kesiapan mental, keterampilan, dan kemandirian warga binaan agar memiliki kesempatan lebih baik ketika kembali ke masyarakat. (*)