Kompak.id, Samarinda – Pemadaman listrik yang terjadi berulang kali di Samarinda dan sejumlah daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai tidak bisa hanya diselesaikan dengan memulihkan pasokan energi. PT PLN (Persero) juga perlu memperhitungkan dampak gangguan terhadap masyarakat, terutama kelompok yang aktivitas sehari-hari dan sumber penghasilannya bergantung pada listrik.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menilai gangguan kelistrikan yang berlangsung berulang telah menimbulkan konsekuensi bagi berbagai sektor. Mulai dari kebutuhan rumah tangga, kegiatan pendidikan, hingga operasional usaha kecil yang menggunakan peralatan elektronik dalam proses produksinya.
“Dampaknya bukan hanya dirasakan di rumah tangga. Pelaku usaha juga menghadapi kendala ketika peralatan mereka tidak bisa digunakan, sementara pelajar membutuhkan listrik untuk menunjang kegiatan belajar,” ungkapnya, Selasa (3/11/2026)
Menurutnya, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian. Ketika listrik terputus tanpa kepastian waktu, kegiatan produksi maupun pelayanan kepada konsumen berpotensi terhenti. Situasi tersebut dapat berpengaruh terhadap pendapatan usaha.
“Ini harus menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk kompensasi,” lanjutnya.
Rohim berpandangan, kondisi itu perlu diikuti mekanisme pertanggungjawaban yang memberikan manfaat langsung kepada pelanggan. Sebab, masyarakat tetap harus memenuhi kewajiban pembayaran listrik meskipun pelayanan yang diterima mengalami gangguan.
Ia pun mengusulkan agar PLN mempertimbangkan pemberian kompensasi berupa pengurangan tagihan listrik hingga 50 persen. Besaran pengurangan tersebut dapat menjadi salah satu opsi yang dibahas dengan memperhatikan frekuensi dan durasi pemadaman.
“Kalau pelayanan listrik tidak berjalan normal dan pemadaman terus terjadi, menurut saya perlu ada bentuk tanggung jawab yang dirasakan langsung oleh pelanggan. Salah satunya dengan memberikan pengurangan tagihan listrik,” ujarnya.
Politisi PKS tersebut menilai, pemberian kompensasi penting untuk menunjukkan bahwa dampak gangguan pelayanan turut menjadi perhatian penyedia listrik. Menurutnya, pelanggan tidak semestinya menanggung seluruh konsekuensi ketika pasokan listrik tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Pemotongan sampai setengah dari tagihan itu perlu kita dorong untuk dikaji. Jangan sampai masyarakat sudah dirugikan akibat pemadaman, tetapi tetap harus membayar penuh seolah-olah pelayanan yang diterima berjalan normal,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemulihan pasokan listrik memang harus menjadi prioritas PLN. Namun, evaluasi terhadap dampak yang dialami pelanggan juga perlu dilakukan agar penanganan gangguan tidak hanya berorientasi pada aspek teknis jaringan.
“Pemulihan listrik memang menjadi prioritas, tetapi tanggung jawab kepada pelanggan juga tidak boleh diabaikan. Harus ada perhatian terhadap kerugian yang muncul akibat pelayanan yang terganggu,” ungkapnya.
Meski demikian, Rohim menyadari usulan pengurangan tagihan tersebut membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Mekanisme pemberian kompensasi harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, termasuk mempertimbangkan tingkat gangguan yang dialami pelanggan.
“Yang kami harapkan, pelanggan mendapatkan perlakuan yang adil. Ketika pelayanan mengalami gangguan berkepanjangan, harus ada mekanisme yang memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa hak mereka tetap diperhatikan,” pungkasnya. (Adv/Ain/DPRDSamarinda)
