Kompak.id, Tanjung Batu – Ketua Adat Bajau Kampung Tanjung Batu, Rory Syahrizal, kembali menyuarakan harapan pembangunan rumah adat Bajau yang telah diperjuangkan selama 14 tahun. Aspirasi tersebut disampaikan di hadapan pemerintah daerah, anggota DPRD, serta perwakilan Kesultanan Gunung Tabur dan Sambaliung dalam kegiatan Magjamu Adat Bajau 2026 di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau.
Rory mengatakan, keberadaan rumah adat sangat penting bagi masyarakat Bajau. Bukan sekadar bangunan, rumah adat diharapkan menjadi simbol identitas, pusat kegiatan kebudayaan, sekaligus tempat menyimpan sejarah perjalanan masyarakat Bajau di Kabupaten Berau.
Ia mengungkapkan, perjuangan pembangunan rumah adat telah berlangsung sejak generasi sebelumnya, mulai dari masa almarhum Kai Selamat, kemudian diteruskan ayahnya hingga kini.
“Sudah 14 tahun, mulai almarhum Kai Selamat, kai saya, sampai almarhum bapak saya, hingga saya hari ini. Tolong kalau memang tidak bisa, izinkan kami membangun sendiri rumah adat,” ujar Rory dalam sambutannya.
Di hadapan para undangan, Rory juga meminta dukungan pemerintah daerah, DPRD Provinsi Kalimantan Timur, DPRD Kabupaten Berau, serta Kesultanan Gunung Tabur dan Sambaliung agar membantu memperjuangkan pembangunan rumah adat tersebut.
Menurutnya, masyarakat Bajau memiliki sejarah panjang di Kabupaten Berau dan telah menjadi bagian dari perjalanan Kesultanan Gunung Tabur maupun Sambaliung. Karena itu, ia menegaskan bahwa masyarakat Bajau bukan pendatang di Bumi Batiwakkal.
Rory menjelaskan, leluhur masyarakat Bajau telah berkontribusi terhadap kesultanan sejak masa kerajaan. Sejumlah leluhur bahkan memperoleh gelar kehormatan, seperti panglima dan imam, sebagai bentuk pengakuan atas pengabdian mereka.
Ia berharap rumah adat Bajau nantinya tidak hanya menjadi tempat berkumpul masyarakat, tetapi juga dilengkapi museum yang mendokumentasikan sejarah, kehidupan, dan peninggalan leluhur.
“Kalau kami punya rumah adat, di sana ada museum. Orang yang berkunjung ke Pulau Derawan bisa masuk dulu ke museum, melihat kehidupan orang tua kami dahulu,” katanya.
Rory mengaku, persoalan rumah adat menjadi hal yang selalu disampaikan dalam setiap pelaksanaan Magjamu. Ia berharap aspirasi tersebut tidak berhenti sebagai wacana, tetapi mendapatkan tindak lanjut nyata.
Pemkab Sudah Tinjau Lokasi
Menanggapi aspirasi tersebut, Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Berau, M. Hendratno, yang membacakan sambutan Bupati Berau, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah meninjau lokasi rencana pembangunan Balai Adat pada Juli 2024.
Menurut Hendratno, peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Berau. Bahkan, konsep bangunan telah mulai dirancang dengan mempertimbangkan karakter lingkungan pesisir, seperti pencahayaan matahari, sirkulasi udara, angin laut, hingga potensi wisata.
Namun, berdasarkan hasil survei Dinas Pertanahan, lokasi yang direncanakan masih memerlukan sejumlah perizinan dari kementerian.
“Kami sudah tinjau lokasi Balai Adat. Bahkan kami sudah rancang. Saya sampaikan kepada Ketua Adat, kita jangan lupakan aspek sinar matahari, udara yang selalu bertiup dari laut, aspek wisata, dan gemerisik gelombang. Itu harus ada dalam unsur rumah adat,” kata Hendratno.
Ia menyatakan pemerintah daerah akan berupaya menindaklanjuti rencana tersebut meskipun saat ini sedang menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.
Hendratno juga mengungkapkan rencana pengembangan kawasan terpadu sekitar 4,5 hektare yang berkaitan dengan Mal Pelayanan Publik (MPP). Dalam kawasan tersebut direncanakan hadir bangunan yang merepresentasikan identitas budaya masyarakat Berau, termasuk rumah adat Bajau, Banua, dan Dayak.
Meski demikian, rencana tersebut masih dalam tahap perencanaan.
Makmur HAPK Dorong Dukungan untuk Adat
Sementara itu, Pembina Adat Bajau yang juga tokoh masyarakat Berau, Makmur HAPK, mengingatkan pemerintah agar memberikan perhatian terhadap keberlangsungan kegiatan dan kelembagaan adat.
Ia menyebut, pada masa kepemimpinannya sebagai Bupati Berau, pemerintah pernah mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 juta untuk setiap kegiatan budaya tahunan.
Menurut Makmur, pelestarian budaya merupakan investasi jangka panjang. Sumber daya alam seperti batu bara memiliki keterbatasan, sedangkan warisan budaya menjadi identitas yang dapat terus diwariskan dan dikembangkan sebagai daya tarik pariwisata.
Ia juga mengingatkan agar lembaga adat tidak hanya dilibatkan ketika ada kepentingan politik, tetapi harus terus diberdayakan dalam menjaga persatuan dan menyelesaikan persoalan sosial masyarakat.
“Jangan nanti waktu pemilu saja kita membutuhkan lembaga ini. Lembaga inilah yang menjadi perajut kebersamaan, persatuan, budaya, dan kegotongroyongan,” ujarnya.
Setelah penyampaian aspirasi dan rangkaian sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan prosesi pemasangan selempang dan penyematan pin Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) kepada Ketua Adat Bajau, Rory Syahrizal. Prosesi tersebut diwakili oleh Sultan Gunung Tabur dan Sultan Sambaliung.
Prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Magjamu Adat Bajau 2026 yang mengangkat tema “Leluhur Mewariskan Generasi Meneruskan, Lestarikan Budaya Majukan Pariwisata”.
Bagi masyarakat Bajau Tanjung Batu, pembangunan rumah adat diharapkan menjadi langkah penting untuk menjaga identitas, mendokumentasikan sejarah leluhur, serta mewariskan kebudayaan kepada generasi mendatang. (*)