Kompak.id, Samarinda – Peningkatan jumlah usaha mikro di Kota Samarinda perlu dibarengi dengan penguatan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola bisnis. Penguasaan manajemen keuangan, pengembangan produk, pemanfaatan teknologi, hingga perluasan jaringan pemasaran dinilai menjadi faktor penting agar UMKM tidak sekadar bertahan, tetapi mampu berkembang ke skala usaha yang lebih besar.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan besarnya jumlah pelaku usaha mikro merupakan potensi ekonomi yang harus dikelola melalui pembinaan berkelanjutan. Berdasarkan data Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda, jumlah usaha mikro pada 2025 mencapai 47.368 unit, meningkat dari 46.287 unit pada 2024.
“Jumlah pelaku usaha mikro kita cukup besar. Potensi ini harus diikuti dengan pembinaan yang berkelanjutan,” ungkapnya, Sabtu (14/11/2026)
Menurutnya, pertumbuhan tersebut perlu diikuti peningkatan kualitas sumber daya manusia agar pelaku usaha memiliki kemampuan mengembangkan bisnis secara mandiri dan profesional.
“Usaha tidak boleh hanya bertambah dari sisi jumlah, tetapi kemampuan pengelolaannya tidak ikut berkembang,” ujarnya.
Helmi menilai, produk kreatif yang dihasilkan masyarakat Samarinda sebenarnya memiliki peluang untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Namun, potensi tersebut belum tentu berkembang optimal apabila pelaku usaha belum mampu menjaga konsistensi produksi dan mengelola pemasaran secara efektif.
Karena itu, pemerintah perlu memperkuat pola pendampingan yang tidak hanya berorientasi pada pelatihan sesaat. Pelaku UMKM juga membutuhkan bimbingan dalam mengelola keuangan, menentukan strategi penjualan, serta meningkatkan kualitas produk sesuai kebutuhan pasar.
“Produk-produk kreatif yang dihasilkan masyarakat Samarinda sebenarnya banyak yang memiliki kualitas bagus. Tinggal bagaimana kemampuan pelaku usahanya ditingkatkan, mulai dari mengatur keuangan, menjaga kualitas produk, sampai memasarkan secara lebih luas,” jelasnya.
Gambaran kebutuhan tersebut terlihat dari capaian pembinaan usaha mikro dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025. Dari target 2.200 usaha mikro yang dibina, realisasinya mencapai 2.000 unit. Sementara fasilitasi kemitraan telah menjangkau 300 unit usaha.
Namun, upaya mendorong pelaku usaha naik kelas masih memerlukan perhatian. Dari target 300 usaha mikro yang difasilitasi berkembang menjadi usaha kecil, realisasinya baru 148 unit.
Begitu pula fasilitasi produksi, pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain, dan teknologi yang baru menjangkau 21 unit usaha dari target 40 unit.
“Fasilitasi produksi, pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain, dan teknologi juga baru menjangkau 21 unit usaha dari target 40 unit,” paparnya.
Helmi menilai, capaian tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar program pengembangan UMKM semakin tepat sasaran. Salah satu upaya yang dapat diperkuat adalah melibatkan organisasi pengusaha dan komunitas UMKM sebagai mitra pemerintah.
Keberadaan organisasi dinilai dapat mempertemukan pelaku usaha dengan berbagai peluang kemitraan, sekaligus menjadi ruang berbagi pengalaman dan memperoleh pendampingan. Dengan jaringan yang lebih kuat, UMKM diharapkan tidak hanya bergantung pada pasar lokal.
“Yang kita harapkan bukan hanya bertambahnya orang yang membuka usaha. Kita ingin usaha yang sudah berjalan bisa semakin kuat, berkembang, memiliki pasar yang lebih luas, dan nantinya mampu membuka lapangan pekerjaan,” tegas politisi Gerindra tersebut.
Di samping penguatan kapasitas usaha secara umum, Helmi juga menyoroti kontribusi perempuan dalam menggerakkan perekonomian daerah. Berdasarkan Online Data System (ODS) yang dirilis DKP3A Kalimantan Timur, rasio UMKM perempuan di provinsi tersebut mencapai 47,99 persen.
Jika proporsi itu digunakan sebagai gambaran terhadap sekitar 47 ribu UMKM di Samarinda, jumlah pelaku usaha perempuan diperkirakan mencapai 22.500 unit. Potensi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian melalui program pemberdayaan yang lebih konkret.
Helmi menyebut, perempuan yang menjalankan usaha membutuhkan dukungan untuk memperluas skala bisnis, terutama terkait akses permodalan, peningkatan keterampilan, pendampingan manajemen, dan jaringan pemasaran.
“Kita ingin perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan usahanya. Jangan sampai mereka hanya mampu memulai usaha, tetapi kesulitan ketika ingin memperbesar skala bisnis karena keterbatasan modal, pengetahuan, maupun akses pasar,” ungkapnya.
Ia turut menilai organisasi seperti Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) berpeluang menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pengusaha perempuan. Melalui organisasi tersebut, kebutuhan pelaku usaha dapat dipetakan sekaligus membuka akses terhadap kemitraan dan peluang pengembangan bisnis.
DPRD Samarinda, lanjut Helmi, mendorong agar pemberdayaan perempuan tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Dukungan melalui kebijakan daerah dan kolaborasi lintas organisasi perlu diarahkan pada program yang benar-benar membantu perempuan mengembangkan usahanya.
“Pemberdayaan perempuan ini harus kita dorong bersama. Kami di DPRD tentu ingin ada dukungan yang lebih konkret, baik melalui kebijakan maupun kemitraan, sehingga perempuan yang menjalankan usaha memiliki peluang lebih besar untuk berkembang,” pungkasnya. (Adv/Ain/DPRDSamarinda)