Kompak.id, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda diminta tidak terburu-buru mengisi tenan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan Teras Samarinda Tahap II. Sebelum mulai beroperasi, para calon pedagang perlu melalui proses kurasi untuk memastikan produk yang ditawarkan memenuhi standar kualitas, kebersihan, kemasan, hingga keterjangkauan harga.
Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, mengatakan keberadaan UMKM di kawasan tersebut harus dipersiapkan secara matang. Sebab, Teras Samarinda tidak hanya berfungsi sebagai ruang publik, tetapi juga memiliki potensi menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan pelaku usaha yang mendapatkan kesempatan berjualan memiliki kesiapan dalam menyediakan produk yang layak dipasarkan.
“Pedagang yang masuk mesti ada penilaian terhadap produknya. Kita ingin UMKM yang berjualan benar-benar siap, baik dari segi kualitas makanan, kebersihan, maupun cara mereka menyajikan produk kepada pembeli,” ujarnya, Sabtu (14/11/2026).
Celni menilai, kualitas produk menjadi salah satu faktor yang menentukan keberlanjutan aktivitas perdagangan di kawasan tersebut. Pengunjung tidak hanya mempertimbangkan rasa makanan, tetapi juga kebersihan proses pengolahan, tampilan kemasan, serta harga yang ditawarkan.
Karena itu, proses seleksi perlu memiliki indikator yang terukur. Pelaku UMKM diharapkan tidak sekadar mampu menyediakan produk, tetapi juga menjaga kualitasnya secara konsisten ketika mulai melayani konsumen.
“Kalau ingin kawasan ini ramai dan produknya diminati, kualitasnya harus dijaga. Masyarakat sekarang juga semakin memperhatikan bagaimana makanan itu diolah, bagaimana kemasannya, dan apakah tempat penyajiannya bersih,” jelasnya.
Meski demikian, Celni mengingatkan agar kurasi tidak berubah menjadi pembatas bagi pelaku usaha kecil yang masih membutuhkan pengembangan. Pemerintah harus memberikan ruang bagi UMKM potensial untuk ikut berpartisipasi melalui pendampingan dan peningkatan kapasitas.
Pembinaan tersebut dapat menyasar perbaikan kemasan, konsistensi cita rasa, kebersihan produksi, hingga pengelolaan harga jual. Legalitas usaha dan sertifikasi produk juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan.
Sebagai gambaran, data KDEKS Kalimantan Timur per Januari 2026 mencatat sebanyak 3.319 UMKM di Samarinda telah memiliki sertifikat halal. Capaian tersebut dapat menjadi salah satu modal untuk mendorong peningkatan standar produk UMKM di ruang-ruang ekonomi publik.
“Jangan hanya memilih UMKM yang dari awal sudah terlihat bagus, sementara yang masih kecil tidak diberikan kesempatan. Pemerintah juga perlu hadir membantu mereka berkembang. Kalau ada kekurangan pada kemasan, pengolahan, atau kebersihan, berikan pendampingan supaya mereka bisa memperbaikinya,” tuturnya.
Selain standar produk, keterjangkauan harga juga perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan pedagang. Celni menyebut pengunjung Teras Samarinda berasal dari berbagai lapisan masyarakat sehingga pilihan produk harus mampu menjangkau kemampuan belanja yang beragam.
Di sisi lain, Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda disebut berencana melibatkan lebih dari 14 pelaku UMKM dalam pengelolaan kawasan tersebut. Rencana kerja sama itu mencakup penataan serta branding lapak agar memiliki tampilan yang seragam. Penetapan pedagang akan dilanjutkan setelah tahapan persetujuan kerja sama.
Celni berharap mekanisme pengisian tenan dilakukan secara terbuka dan memberikan kesempatan yang adil bagi pelaku usaha lokal. Penataan kawasan juga perlu memperhatikan keberagaman produk agar pengunjung tidak hanya mendapatkan tampilan lapak yang tertata, tetapi juga pilihan dagangan yang bervariasi.
“Kita ingin usaha kecil juga mendapatkan ruang untuk berkembang. Karena itu, mekanisme pemilihan pedagang dan pengelolaan tenannya harus jelas,” tegasnya.
Dia menambahkan, evaluasi tidak boleh berhenti setelah UMKM menempati lapak. Pemkot perlu memastikan kualitas produk dan pelayanan tetap terjaga melalui pembinaan berkala sehingga keberadaan tenan benar-benar memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha.
Untuk diketahui, Teras Samarinda Tahap II telah dibuka pada 29 Agustus 2026. Namun, penyempurnaan pembangunan masih berlangsung, terutama Segmen 1 yang menghubungkan kawasan tersebut dengan Teras Samarinda Tahap I dan ditargetkan rampung pada Desember 2026. Selain pembangunan fisik, pemerintah juga masih mematangkan pengoperasian fasilitas dan penataan aktivitas perdagangan di kawasan tersebut. (Adv/Ain/DPRDSamarinda)