Kompak.id, Samarinda – Proses perizinan reklame di Kota Samarinda menjadi salah satu hal yang perlu dibenahi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan, Perizinan, dan Penataan Reklame. Penyederhanaan mekanisme administrasi dinilai penting agar pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan, penyusunan regulasi perlu mempertimbangkan kebutuhan pemerintah dalam melakukan pengawasan sekaligus kendala yang dihadapi pengusaha. Menurutnya, aturan yang disusun harus memberikan kejelasan mengenai prosedur perizinan, agar pelaku usaha memiliki kepastian dalam memenuhi persyaratan sebelum memasang reklame.
“Jangan sampai mekanisme perizinan justru menjadi hambatan bagi pengusaha yang ingin menjalankan kewajibannya. Prosesnya perlu dievaluasi supaya lebih mudah dipahami dan tidak berbelit-belit,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Jumat (13/11/2026).
Samri menyebut persoalan administrasi menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan pelaku usaha dalam pembahasan bersama Himpunan Pengusaha Konstruksi Reklame (HPKR). Keluhan mengenai lamanya proses perizinan perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan regulasi.
Ia menilai penyederhanaan prosedur bukan berarti mengurangi persyaratan maupun melonggarkan pengawasan. Pemerintah tetap harus memastikan setiap reklame memenuhi ketentuan lokasi, ukuran, dan keamanan konstruksi.
“Pengusaha tentu membutuhkan kepastian ketika mengurus izin. Pemerintah juga tetap harus punya dasar untuk mengawasi. Jadi, bagaimana prosedurnya bisa lebih sederhana, tetapi ketertiban dan persyaratannya tetap terjaga,” katanya.
Pembahasan Raperda tersebut juga perlu memperhatikan kesesuaian dengan regulasi yang telah berlaku. Samarinda sebelumnya telah memiliki Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan, Perizinan, dan Penataan Reklame.
Aturan tersebut telah mengatur sejumlah ketentuan pemasangan reklame, termasuk pembatasan di kawasan tertentu. Karena itu, regulasi baru diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan aturan sekaligus menjawab persoalan yang masih muncul dalam proses penyelenggaraan reklame.
Samri menegaskan, kepastian prosedur penting bagi pemerintah maupun pelaku usaha. Di satu sisi, pengusaha dapat mengetahui tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Di sisi lain, pemerintah memiliki acuan yang jelas dalam melakukan pengendalian.
“Harus ada kejelasan dari awal, apa saja persyaratannya dan bagaimana alur pengurusannya. Dengan begitu, pengusaha tidak kebingungan dan pemerintah juga lebih mudah melakukan pengawasan,” tuturnya.
Ia berharap pembahasan Raperda dapat menghasilkan pengaturan yang lebih efektif, mulai dari mekanisme perizinan hingga pengawasan terhadap reklame yang telah terpasang. Regulasi tersebut diharapkan tidak hanya mengatur kewajiban pengusaha, tetapi juga menghadirkan pelayanan administrasi yang lebih pasti dan tertib.
“Intinya, aturan ini harus bisa mengakomodasi kepentingan semua pihak. Pengusaha mendapatkan kepastian dalam mengurus perizinan, sementara pemerintah tetap bisa memastikan penyelenggaraan reklame berjalan sesuai ketentuan,” pungkasnya. (Adv/Ain/DPRDSamarinda)