Kompak.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda didorong membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Daerah untuk mengawal penerimaan keuangan daerah, khususnya dari dana transfer pemerintah pusat dan provinsi. Usulan ini disampaikan Anggota DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menyusul kondisi kas pemerintah kota yang dinilai belum cukup kuat untuk menopang kebutuhan belanja daerah.
Rohim menyampaikan usulan tersebut dalam rapat paripurna DPRD Samarinda yang membahas penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan laporan hasil reses. Ia menilai, pembentukan pansus diperlukan agar DPRD memiliki ruang khusus untuk mengidentifikasi sekaligus memperjuangkan sumber-sumber pendapatan daerah.
Menurutnya, persoalan pendapatan tidak cukup diselesaikan dengan mengandalkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah kota juga perlu memastikan besaran Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima telah sesuai dengan hak dan perhitungan yang semestinya.
“Pendapatan daerah itu kan dari TKD, dana transfer ke daerah, dengan PAD. Jadi, kita perlu mengupayakan agar target pendapatan daerah bisa terpenuhi,” ujarnya, Rabu (11/11/2026)
Ia mengungkapkan, kondisi keuangan Pemkot Samarinda saat ini menghadapi sejumlah tantangan. Ketersediaan kas dinilai belum memadai untuk membiayai seluruh kegiatan secara rutin. Bahkan, masih terdapat kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang perlu diselesaikan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Rohim meminta DPRD segera mengambil langkah melalui pembentukan pansus. Ia ingin persoalan pendapatan dibahas secara lebih menyeluruh, mulai dari penerimaan yang bersumber dari dalam daerah hingga alokasi transfer antarpemerintahan.
Salah satu agenda yang dapat dilakukan pansus adalah memanggil OPD penghasil untuk mengevaluasi potensi PAD. Langkah ini diperlukan guna mengetahui sektor mana yang masih bisa dikembangkan serta bagaimana meningkatkan penerimaan yang selama ini belum optimal.
Di luar itu, Rohim juga menyoroti perlunya keterbukaan mengenai penerimaan dari opsen pajak yang menjadi bagian hak pemerintah kota. Ia mendorong adanya pembahasan bersama DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk mengetahui secara terperinci besaran penerimaan yang semestinya diperoleh Samarinda.
“Misalnya, melakukan hearing secara vertikal ke DPRD provinsi untuk meminta transparansi terkait dana opsen pajak yang mestinya berhak didapatkan oleh Kota Samarinda itu sebesar apa,” katanya.
Bahkan, upaya penelusuran tersebut menurutnya tidak harus berhenti di tingkat provinsi. DPRD melalui pansus dapat berkomunikasi langsung dengan pemerintah pusat untuk meminta penjelasan mengenai mekanisme pembagian TKD.
Rohim menilai, pemerintah daerah selama ini lebih banyak menerima informasi berupa angka alokasi transfer tanpa mengetahui secara mendalam formulasi yang digunakan dalam menentukan besaran tersebut. Padahal, pemahaman terhadap formula pembagian menjadi penting untuk memastikan tidak ada potensi hak daerah yang terlewatkan.
“Selama ini kita cuma dapat angkanya, tapi kita tidak mengerti apakah memang hak kita sebesar itu atau jangan-jangan kita bisa dapat lebih besar lagi,” tegasnya.
Selain membantu mengoptimalkan PAD, Kata Rohim, keberadaan pansus dapat memperkuat posisi pemerintah kota dalam memperjuangkan penerimaan dari pemerintah provinsi maupun pusat.
Dengan demikian, upaya memperbaiki kondisi fiskal Samarinda tidak hanya dilakukan melalui penghematan belanja, tetapi juga dengan memastikan seluruh potensi dan hak pendapatan daerah dapat dihitung secara transparan serta diperoleh sebagaimana mestinya.
“Saya berharap inisiatif pembentukan Pansus Pendapatan Daerah ini dapat segera ditindaklanjuti,” pungkas Abdul Rohim (Adv/Ain/DPRDSamarinda)