Kompak.id | Komunikatif, Profesional & Kredibel
ADVERTORIAL DPRD SAMARINDA

DPRD Ingatkan Kerusakan Teras Samarinda Jangan Bebani APBD

Kompak.id, Samarinda – Perbaikan kerusakan fasilitas publik yang masih berada dalam masa pemeliharaan semestinya menjadi tanggung jawab kontraktor pelaksana, bukan kembali dibebankan kepada pemerintah daerah. Prinsip tersebut ditegaskan DPRD Kota Samarinda menyusul munculnya kerusakan pada sejumlah bagian konstruksi Teras Samarinda.

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memastikan kontraktor segera melakukan perbaikan. Terlebih, kerusakan dilaporkan muncul ketika masa pemeliharaan proyek baru berjalan sekitar satu hingga dua bulan.

“Ini dibangun dengan dana rakyat. Sewajarnya kita menjaga agar jangan sampai dalam waktu satu atau dua bulan sudah rusak,” ungkap Deni, Rabu (4/11/2026)

Menurut Deni, pemerintah harus memastikan hak dan kewajiban kontraktor dijalankan sesuai ketentuan dalam pelaksanaan pekerjaan. Masa pemeliharaan merupakan bagian penting dari tanggung jawab penyedia jasa setelah proyek diselesaikan.

“Karena masih dalam masa pemeliharaan, kita kembalikan kepada kontraktor pelaksana untuk melakukan perbaikan,” tegasnya.

Ia mengaku telah menerima informasi mengenai kerusakan tersebut, meskipun belum melakukan pemeriksaan langsung di lokasi. Karena itu, ia meminta Dinas PUPR segera memanggil kontraktor untuk mengetahui kondisi kerusakan sekaligus memastikan langkah penanganannya.

“Kami sudah mendapat informasinya, tetapi belum melihat langsung kondisi di lapangan. Menurut kami, ini merupakan ranah tanggung jawab kontraktor pelaksana. Karena itu, kami meminta Dinas PUPR memanggil kontraktor untuk memastikan perbaikan dilakukan,” ujarnya.

Lebih jauh, Deni menilai kerusakan dalam waktu relatif singkat tidak boleh dianggap sebagai persoalan pemeliharaan semata. Kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap mutu pekerjaan, kemampuan penyedia jasa, hingga ketepatan perencanaan konstruksi.

Ia mengingatkan, proyek infrastruktur membutuhkan perencanaan teknis yang matang sejak awal. Kualifikasi kontraktor juga harus sesuai dengan karakteristik dan tingkat kesulitan pekerjaan yang ditangani.

“Kita tidak ingin aset pemerintah kota yang dibangun untuk kepentingan masyarakat, baru satu atau dua bulan dalam masa pemeliharaan sudah mengalami kerusakan. Ini tentu perlu dipertanyakan, baik dari sisi kualitas kontraktor maupun perencanaannya,” tegasnya.

Selain persoalan anggaran, aspek keselamatan pengguna fasilitas publik juga menjadi perhatian. Deni mengingatkan kerusakan konstruksi yang dibiarkan tanpa penanganan dapat menimbulkan risiko bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan Teras Samarinda.

Karena itu, ia meminta Dinas PUPR memperketat pengawasan terhadap pekerjaan infrastruktur, mulai dari tahap pelaksanaan hingga masa pemeliharaan. Pengawasan tersebut diperlukan agar kualitas pembangunan benar-benar sesuai spesifikasi dan memberikan manfaat jangka panjang.

“Pesan kami kepada Dinas PUPR, ke depan pengawasan terhadap pelaksana pekerjaan proyek harus lebih intensif. Apalagi kalau berkaitan dengan fasilitas publik. Kita tidak ingin ada kejadian yang membahayakan warga Kota Samarinda,” katanya.

Deni berharap persoalan kerusakan Teras Samarinda menjadi evaluasi bagi pelaksanaan proyek infrastruktur lainnya. Penggunaan anggaran daerah harus diikuti tanggung jawab terhadap mutu hasil pembangunan, sehingga fasilitas yang disediakan untuk masyarakat tidak justru membutuhkan perbaikan berulang dalam waktu singkat. (Adv/Ain/DPRDSamarinda)

Related posts