Kompak.id | Komunikatif, Profesional & Kredibel
BERITA UTAMA NASIONAL

Petani Sawit Kaltim Keluhkan Harga TBS, FPKS-KT Siapkan Pabrik Mini CPO

Kompak.id, Jakarta – Rendahnya posisi tawar petani kelapa sawit terhadap harga tandan buah segar (TBS) menjadi salah satu persoalan yang disoroti Dewan Pengurus Pusat Forum Petani Kelapa Sawit Kalimantan Timur (DPP FPKS-KT). Ketergantungan pada jalur pemasaran yang terpusat dinilai membuat petani tidak memiliki banyak pilihan dalam menjual hasil panen.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, FPKS-KT mulai merintis pembangunan pabrik mini pengolahan minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO). Rencana ini disiapkan melalui kerja sama dengan PT Agro Tenera dan dukungan pembiayaan Bankaltimtara.

Ketua Umum DPP FPKS-KT, Asbudi, menilai penguatan petani tidak cukup hanya melalui penyediaan fasilitas pengolahan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga perlu mendapat perhatian pemerintah.

Ia mengungkapkan, selama ini pelatihan bagi petani sawit di Kaltim lebih banyak dilakukan secara swadaya. “Dukungan dari dinas terkait maupun lembaga pendanaan masih belum optimal,” ujarnya, Selasa (17/11/2026)

Sekretaris Jenderal DPP FPKS-KT, Didik Amista, mengatakan selama ini petani masih berada pada posisi lemah dalam menentukan harga jual TBS. Kondisi itu terjadi karena jalur pemasaran hasil panen cenderung terkonsentrasi pada satu pintu.

“Selama ini petani kami masih rendah dalam nilai tawar, karena TBS larinya ke satu pintu, sehingga tidak ada keberpihakan harga, petani harus menerima harga terendah,” ungkap Didik,

Menurutnya, keberadaan pabrik mini diharapkan dapat menjadi alternatif bagi petani dalam mengelola hasil perkebunan. Dengan demikian, petani tidak sepenuhnya bergantung pada pola pemasaran yang selama ini berjalan.

Rencana pembangunan fasilitas pengolahan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam audiensi DPP FPKS-KT bersama Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian di Gedung C Kementan, Ragunan, Jakarta Selatan.

Ketua Dewan Pakar DPP FPKS-KT, Henny Hardiyanto, menyebut dominasi perusahaan besar dalam industri perkebunan sawit turut menjadi tantangan bagi pekebun rakyat untuk berkembang secara mandiri.

“Penguatan usaha petani perlu dilakukan melalui pembangunan ekosistem usaha yang lebih terintegrasi,” paparnya.

Ia menjelaskan, pemetaan yang dilakukan FPKS-KT bersama senator DPD RI daerah pemilihan Kaltim, Yulianus Henock Sumual, mencatat potensi kemitraan yang melibatkan 117 perusahaan dan 379 koperasi.

Total luasan kebun dalam pemetaan tersebut mencapai 204.886 hektare dengan keterlibatan 54.783 kepala keluarga (KK). Data itu menjadi salah satu dasar untuk memperkuat pengembangan kemitraan perkebunan rakyat.

“Di lapangan kami mencoba memfasilitasi petani untuk bisa mengikuti modul dan silabus pelatihan kelapa sawit agar bertahap dan terus menyambung,” jelas Henny.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan Ditjenbun, Mutiara Sari, menyatakan pemerintah tengah memproses sejumlah usulan program untuk memperkuat perkebunan rakyat. Pengembangan hilirisasi, peningkatan produktivitas, dan pemanfaatan teknologi menjadi bagian dari upaya meningkatkan daya saing petani.

Mutiara juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan melalui kemitraan dan pemenuhan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang bersifat wajib bagi pekebun.

“Saat ini yang kuat adalah yang bermitra. ISPO saat ini masih bergulir dan ini masuk mandatori, harus bersertifikasi ISPO. Kita akan dorong ISPO pekebun,” ujarnya.

Ia menambahkan, koordinasi dengan Kementerian Perindustrian akan dilakukan secara bertahap, terutama untuk mendukung tata kelola hilirisasi agar pengembangan usaha pengolahan sawit dapat berjalan lebih baik.

Sementara itu, Ketua Kelompok Substansi Penerapan dan Pengawasan Mutu Hasil Perkebunan Ditjenbun, Ratna Sariati, menjelaskan pemerintah juga tengah merumuskan penyederhanaan regulasi perizinan dan sertifikasi antara sektor perkebunan dan perindustrian.

Langkah tersebut diharapkan dapat menghindari beban sertifikasi ganda bagi pelaku usaha pengolahan sawit, termasuk pengembangan fasilitas pengolahan berskala mini plant.

Ratna turut menjelaskan ketentuan mass balance sebesar 30 persen yang berkaitan dengan kewajiban pabrik kelapa sawit (PKS) menyerap TBS dari kebun bersertifikat ISPO. Ketentuan tersebut tidak berarti hasil panen petani yang belum memiliki sertifikat ISPO dilarang dipasarkan.

“Mekanisme mass balance 30 persen itu harus dari TBS yang memiliki ISPO, bukan berarti petani yang belum ber-ISPO tidak bisa menjual hasil panennya,” jelas Ratna.

Menurutnya, kebijakan tersebut justru diarahkan untuk mendorong semakin banyak pekebun rakyat memenuhi standar ISPO. Penguatan kapasitas melalui pelatihan juga diperlukan agar petani mampu mengikuti persyaratan tata kelola perkebunan berkelanjutan. (Ain)

Related posts