Kompak.id | Komunikatif, Profesional & Kredibel
BERITA UTAMA NASIONAL POLITIK

Hetifah Minta Program Kemaslahatan BPKH 2027 Prioritaskan Masyarakat Rentan di Kaltim

Kompak.id, Jakarta – Pemerataan manfaat pengelolaan dana umat menjadi perhatian Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, dalam pembahasan anggaran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tahun 2027. Dia mendorong agar alokasi Program Kemaslahatan senilai Rp260 miliar lebih dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan, termasuk warga di pelosok Kalimantan Timur (Kaltim).

Dorongan tersebut disampaikan Hetifah saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI bersama Badan Pelaksana BPKH yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2027.

Menurutnya, besarnya anggaran yang disiapkan harus diikuti dengan pemerataan penerima manfaat. Terutama masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial.

“Manfaatnya harus bisa dirasakan masyarakat Kalimantan Timur, bukan hanya di perkotaan, tetapi juga sampai ke desa-desa dan wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses,” ujar Hetifah, Senin (16/11/2026)

Dalam rancangan RKAT 2027, BPKH mengusulkan anggaran Rp260 miliar untuk Program Kemaslahatan yang bersumber dari nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU). Anggaran tersebut direncanakan mencakup tujuh sektor, yakni pendidikan dan dakwah, pelayanan ibadah haji, pemberdayaan ekonomi umat, sarana dan prasarana ibadah, kesehatan, sosial keagamaan, serta tanggap bencana.

Hetifah melihat sejumlah sektor tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat di Kaltim. Di antaranya penguatan lembaga pendidikan keagamaan, peningkatan kesempatan belajar bagi anak dari keluarga kurang mampu, hingga pengembangan usaha kecil yang dikelola masyarakat.

Dia juga menyoroti peran kelompok perempuan dan majelis taklim yang selama ini aktif menjalankan berbagai kegiatan sosial dengan dukungan sumber daya terbatas.

“Saya bertemu banyak ibu-ibu majelis taklim yang aktif membantu sesama. Ada yang membantu anak-anak agar tetap bersekolah, mendampingi keluarga kurang mampu, hingga menggerakkan kegiatan ekonomi umat. Potensi seperti ini perlu diperkuat melalui Program Kemaslahatan BPKH,” jelasnya.

Selain memperluas jangkauan penerima, Hetifah meminta penyaluran program dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan yang jelas. Transparansi dalam pelaksanaan serta keterlibatan mitra BPKH dan organisasi masyarakat juga dinilai penting agar bantuan benar-benar menjawab persoalan di lapangan.

Dia menegaskan, keberhasilan program tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran yang terserap. Dampak yang dihasilkan terhadap kehidupan masyarakat harus menjadi ukuran utama.

“Program ini jangan berhenti pada pemberian bantuan, tetapi harus mampu melahirkan kemandirian. Anak-anak bisa terus bersekolah, perempuan semakin berdaya, pesantren semakin berkualitas, dan masyarakat rentan mendapatkan perlindungan yang lebih baik,” tegas legislator Partai Golkar dari daerah pemilihan Kalimantan Timur tersebut.

Karena itu, dia berharap koordinasi antara DPR RI, BPKH, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan dapat diperkuat dalam pelaksanaan program mendatang. Dengan demikian, pemanfaatan nilai manfaat Dana Abadi Umat dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

“Dana umat harus kembali memberikan manfaat bagi umat. Setiap rupiah yang dikelola dengan amanah harus mampu menghadirkan harapan, kesempatan, dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, termasuk di seluruh wilayah Kalimantan Timur,” pungkasnya. (Ain)

Related posts