Kompak.id, Samarinda – Besarnya persoalan penyalahgunaan narkotika di Kota Samarinda turut memunculkan sorotan terhadap dukungan anggaran untuk upaya pencegahan. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda disebut masih menghadapi keterbatasan anggaran untuk menjalankan berbagai program pencegahan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena BNN Kota Samarinda merupakan institusi vertikal yang memiliki keterbatasan dalam penganggaran dari pemerintah daerah.
“BNN Kota Samarinda ini anggarannya minim, padahal ini adalah institusi vertikal,” kata Sri, Rabu (9/9/2026).
Menurutnya, keterbatasan anggaran menjadi persoalan ketika kebutuhan pencegahan di lapangan cukup besar. Apalagi, persoalan narkotika di Samarinda disebut telah menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan.
“Dengan kasus-kasus yang ada di Kota Samarinda, Samarinda menjadi nomor satu di Kalimantan Timur, lalu juga nomor berapa di Indonesia. Seakan-akan perhatian pemerintah ini separuh hati,” ujarnya.
Sri menilai terdapat ketimpangan antara besarnya persoalan yang harus ditangani dengan dukungan anggaran yang tersedia. Di satu sisi, upaya pencegahan membutuhkan berbagai kegiatan, sementara di sisi lain kemampuan anggaran BNN Kota Samarinda terbatas.
“Anggarannya kecil, tapi harapannya terlalu besar,” tegasnya.
Karena itu, ia mendorong agar persoalan tersebut dibicarakan lebih lanjut di DPRD Kota Samarinda. Menurut Sri, dukungan terhadap pencegahan narkotika perlu mendapat perhatian lintas fraksi, terutama karena dampaknya menyentuh berbagai kelompok masyarakat.
Ia menyebut dukungan anggaran dapat diarahkan pada kebutuhan yang bersifat konkret. Salah satunya penyediaan peralatan pemeriksaan yang dapat mendukung upaya deteksi dan pencegahan penyalahgunaan narkotika.
“Misalnya saja dengan mengadakan, membeli cartridge atau membeli alat ukurnya untuk pemeriksaan tujuh parameter tadi,” katanya.
Selain peralatan, kebutuhan anggaran juga diperlukan untuk kegiatan sosialisasi. Edukasi mengenai bahaya narkotika dinilai harus menjangkau masyarakat secara luas, mulai dari tingkat RT hingga berbagai lembaga dan kelompok masyarakat lainnya.
“Kalau kita melaksanakan sosialisasi, kan perlu anggaran juga. Sosialisasi kepada masyarakat mulai dari tingkat RT sampai ke lembaga-lembaga lainnya,” ujar Sri.
Sri menegaskan, penguatan anggaran tidak hanya dimaksudkan untuk menangani kasus yang sudah terjadi. Dukungan juga perlu diarahkan pada pencegahan agar masyarakat memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengenali serta mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungannya.
Menurutnya, besarnya persoalan narkotika di Samarinda membutuhkan dukungan kebijakan dan anggaran yang lebih terarah. Pencegahan, kata dia, harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan narkotika di daerah.
“Langkah pencegahan itu langkah awal, jadi harus terarah,” tutup politisi demokrat itu.(Adv/Ain/DPRDSamarinda)