Kompak.id, Berau – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mengambil langkah lebih tegas untuk membenahi distribusi bahan bakar minyak (BBM) di tengah masih terbatasnya pasokan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Pengawasan diperketat untuk mencegah adanya praktik pembelian BBM secara berulang dalam jumlah besar yang diduga dilakukan oleh pengetap. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membuat masyarakat kesulitan mendapatkan BBM sesuai kebutuhannya.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, bahkan turun langsung melakukan pemantauan ke sejumlah SPBU setelah kembali menjalankan tugas usai cuti. Dalam peninjauan tersebut, ia melihat langsung mekanisme pelayanan sekaligus memastikan ketentuan pembelian BBM diterapkan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah kendaraan dengan kapasitas tangki besar yang dapat menampung BBM dalam jumlah cukup banyak. Penggunaan barcode dalam setiap transaksi juga menjadi bagian yang ditekankan pemerintah untuk membantu pengawasan.
“Pengawasan ini penting karena kita ingin memastikan setiap pembelian tercatat dengan jelas. Kendaraan yang memiliki tangki besar dan melakukan pengisian dalam jumlah banyak tentu perlu menjadi perhatian agar tidak terjadi pembelian berulang yang merugikan masyarakat lainnya,” kata Sri Juniarsih. Rabu (09/09/2026)
Menurutnya, persoalan distribusi BBM tidak hanya berkaitan dengan jumlah pasokan yang tersedia. Penyaluran yang tidak merata juga dapat memperpanjang antrean dan membuat masyarakat yang membutuhkan BBM harus menghadapi kesulitan.
Karena itu, ia meminta masyarakat turut menjaga kondisi tersebut dengan tidak membeli BBM secara berlebihan.
“Kami mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga agar BBM yang tersedia bisa dinikmati secara merata. Dalam kondisi pasokan terbatas seperti sekarang, belilah sesuai kebutuhan dan berikan kesempatan kepada masyarakat lainnya,” tuturnya.
Pemkab Berau juga memperkuat pengawasan dengan melibatkan sejumlah unsur, mulai dari TNI, Polri, Satpol PP hingga Dinas Perhubungan. Pengawasan tersebut diarahkan untuk memastikan proses pelayanan di SPBU berjalan sesuai ketentuan.
Tak hanya konsumen, aktivitas operator SPBU juga menjadi perhatian. Pemerintah mengantisipasi kemungkinan adanya kerja sama antara operator dengan pihak yang melakukan pembelian berulang.
“Kami bersama TNI, Polri, Satpol PP dan Dishub terus melakukan pemantauan. Operator juga harus menjalankan tugas sesuai aturan dan memberikan pelayanan secara adil kepada seluruh masyarakat,” tegasnya.
Sri Juniarsih menambahkan, Pemkab Berau tetap berupaya memperjuangkan tambahan kuota BBM kepada pemerintah pusat. Namun, penambahan kuota menurutnya harus diikuti dengan tata kelola dan pengawasan yang lebih baik.
“Tambahan kuota memang kita perjuangkan, tetapi itu bukan satu-satunya jawaban. Kalau distribusinya masih dimanfaatkan oleh pihak tertentu, sebanyak apa pun pasokan yang datang tetap berpotensi menimbulkan persoalan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pola kendaraan tertentu yang diduga melakukan pengisian berulang di SPBU. Pemerintah akan terus memantau pola tersebut sebagai bagian dari upaya mencegah pengetapan.
“Kalau ada kendaraan yang terus kembali melakukan pengisian, tentu harus kita awasi. Jangan sampai BBM yang seharusnya bisa digunakan banyak orang justru terkonsentrasi pada pihak tertentu,” ungkapnya.
Bupati menegaskan, pembenahan distribusi BBM membutuhkan kerja sama seluruh pihak. Pemerintah, pengelola SPBU dan masyarakat memiliki peran masing-masing agar pasokan yang tersedia benar-benar dapat dinikmati secara adil.
“Yang kita inginkan sederhana, BBM yang ada harus sampai kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Karena itu, semua pihak harus ikut menjaga dan tidak mengambil keuntungan dengan mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya,” pungkasnya. (Mit/Oke)