Kompak.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menargetkan 841 desa di seluruh wilayah Kaltim mendapatkan akses internet gratis hingga akhir 2025. Program ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov dalam mendorong transformasi digital hingga ke pelosok desa.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, menyampaikan hal tersebut dalam Podcast Radio Smart FM bertajuk Transformasi Digital di Pedesaan, Selasa (17/6/2025).
“Alhamdulillah, Gubernur punya program internet desa gratis. Satu desa, satu titik layanan publik dan bulanan kita yang bayarkan. Ini bentuk komitmen pemerintah mendorong transformasi digital hingga pelosok,” kata Faisal dikutip dari diskominfo.kaltimprov.go.id.
Faisal menjelaskan, hingga awal Juni 2025, sebanyak 50 desa sudah terjangkau fiber optik (FO). Sebanyak 716 desa akan dibiayai dari anggaran murni, sementara 125 desa lainnya masuk dalam anggaran perubahan.
“Awal Juni ini, sudah 50 desa terjangkau FO. Target kami 716 desa dari anggaran murni, sisanya 125 desa dari anggaran perubahan. Jadi total 841 desa sampai akhir tahun bisa terealisasi,” ungkapnya.
Program ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk infrastruktur desa yang belum merata. Beberapa desa masih belum memiliki jaringan listrik, sehingga pendekatan konektivitas dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.
“Kami sudah melakukan identifikasi dan menginventarisir kondisi setiap desa. Desa mana yang bisa terjangkau fiber optik, desa mana yang harus menggunakan wireless atau jaringan nirkabel, dan desa mana yang tidak terjangkau keduanya,” terang Faisal.
Untuk desa yang dapat dijangkau FO, layanan akan menggunakan infrastruktur kabel. Desa yang tidak memiliki akses FO namun masih dalam jangkauan sinyal wireless akan menggunakan jaringan Orbit milik Telkomsel. Sementara desa terpencil yang tidak memiliki akses jaringan maupun listrik akan dipasangi Starlink dengan panel surya.
Faisal yang juga menjabat Ketua Asosiasi Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI), menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah pusat. Ia menyoroti kebijakan pasca 2018 yang menarik kewenangan telekomunikasi ke pusat, namun membuka ruang kerja sama lewat UU Cipta Kerja.
“Kami harap pemerintah pusat, melalui Komdigi, dapat menyelesaikan soal kewenangan akses telekomunikasi. Libatkan provinsi dan daerah sebagai perpanjangan tangan pusat,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar pemerintah pusat memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik kepada daerah dalam mendukung percepatan digitalisasi desa.
Dengan program ini, Pemprov Kaltim menegaskan bahwa desa bukan lagi titik buta digital, melainkan bagian penting dari arus kemajuan teknologi dan pembangunan nasional. (*)