Kompak.id, Samarinda – Besarnya cakupan wilayah dan perkembangan jumlah penduduk menjadi alasan perlunya mengevaluasi komposisi daerah pemilihan (dapil) di Kota Samarinda. Salah satu opsi yang mulai menjadi perhatian adalah memisahkan Kecamatan Samarinda Utara dan Sungai Pinang ke dalam dapil berbeda.
Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, berpandangan, penataan dapil perlu mengikuti perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, setiap kawasan memiliki peluang keterwakilan yang lebih optimal di lembaga legislatif.
“Kalau melihat perkembangan Samarinda Utara dan Sungai Pinang sekarang, memang perlu ada kajian lebih lanjut,” ujarnya, Sabtu (31/10/2026).
Menurut Celni, Samarinda Utara dan Sungai Pinang saat ini masih berada dalam satu daerah pemilihan, yakni Dapil 5. Pada Pemilu 2024, dapil tersebut memperoleh alokasi 12 kursi DPRD Kota Samarinda, menjadikannya wilayah dengan jumlah kursi terbanyak dibandingkan dapil lainnya.
Meski memiliki alokasi kursi yang besar, cakupan wilayah dan pertumbuhan penduduk tetap perlu menjadi bahan evaluasi. Sebab, banyaknya kursi tidak serta-merta menjamin seluruh persoalan masyarakat dapat dijangkau secara merata.
“Jumlah penduduk terus berkembang, wilayahnya juga cukup luas. Jadi, penataan dapil harus bisa mempertimbangkan kondisi riil masyarakat,” lanjutnya.
Ia menilai, efektivitas keterwakilan harus menjadi salah satu ukuran dalam pembahasan perubahan dapil. Setiap wakil rakyat diharapkan mampu memahami kebutuhan masyarakat di wilayah yang diwakilinya, sehingga persoalan pembangunan maupun pelayanan publik tidak luput dari perhatian.
“Yang paling penting bagaimana masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya dengan baik dan mendapatkan perhatian. Jangan sampai karena wilayahnya luas dan jumlah penduduknya besar, ada kebutuhan masyarakat yang kurang terjangkau,” katanya.
Selain pertumbuhan penduduk, perkembangan administrasi wilayah juga menjadi pertimbangan. Salah satunya rencana pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam menjadi tiga wilayah, yakni Sungai Pinang Dalam sebagai kelurahan induk, Sungai Pinang Utara, dan Sungai Pinang Selatan.
Wacana pemekaran Kecamatan Samarinda Utara juga dinilai perlu masuk dalam pembahasan. Menurut Celni, perubahan administrasi wilayah akan berpengaruh terhadap kebutuhan pembaruan data kependudukan dan pemetaan wilayah.
Ia mengingatkan, penataan kecamatan maupun kelurahan memiliki mekanisme tersendiri dan berbeda dengan pembentukan dapil. Namun, perkembangan keduanya tetap perlu diperhitungkan agar perencanaan politik dan administrasi pemerintahan memiliki dasar data yang akurat.
“Kalau ada pemekaran wilayah, tentu data administrasi dan jumlah penduduknya harus diperbarui. Ini penting supaya kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi wilayah, bukan hanya berdasarkan perkiraan,” jelasnya.
Celni menegaskan, DPRD tidak dapat menetapkan perubahan dapil secara sepihak. Setiap penataan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan serta melalui mekanisme yang menjadi kewenangan penyelenggara pemilu.
Karena itu, ia mendorong kajian dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan jumlah penduduk, kesetaraan nilai suara, luas wilayah, serta kemudahan masyarakat dalam memperoleh keterwakilan politik.
“Kita tentu terbuka terhadap wacana pemisahan ini, tetapi semuanya harus melalui kajian dan mekanisme yang berlaku. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum data kependudukan dan kondisi wilayahnya benar-benar jelas,” ungkapnya.
Ia berharap pembahasan tersebut tidak hanya berorientasi pada perubahan pembagian wilayah pemilihan, tetapi benar-benar menghasilkan sistem keterwakilan yang lebih proporsional.
“Agar aspirasi masyarakat Samarinda Utara maupun Sungai Pinang dapat diperjuangkan secara lebih efektif di DPRD Kota Samarinda,” tutupnya. (Adv/Ain/DPRDSamarinda)
