Kompak.id, Samarinda — Fenomena perpindahan partai politik di kalangan elite kembali menjadi perhatian publik. Di tengah dinamika tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menilai sikap politik seorang kader tidak hanya diukur dari aspek legalitas, tetapi juga dari integritas dan etika personal sebagai wakil rakyat.
Menurutnya, perpindahan partai memang merupakan hak politik setiap individu yang dijamin secara konstitusional. Namun dalam praktiknya, keputusan tersebut tetap memiliki tata cara yang semestinya dan tentunya berkaitan dengan dimensi moral karena berhubungan dengan kepercayaan partai dan masyarakat yang telah diberikan sebelumnya.
“Secara aturan memang tidak ada larangan. Tetapi politik itu bukan hanya bicara hukum, ada etika dan sikap yang juga harus dijaga,” ujarnya, Senin (4/5/2026)
Anhar menilai loyalitas terhadap partai menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap seorang politisi. Terlebih bagi kader yang mendapatkan ruang politik, rekomendasi pencalonan, hingga posisi strategis melalui partai tertentu.
Ia menyebut hubungan antara kader dan partai sejatinya dibangun melalui proses panjang, mulai dari pembinaan, perjuangan politik, hingga dukungan dalam kontestasi pemilu.
“Ketika seseorang diberikan kesempatan oleh partai sampai duduk di Legislatif atau Eksekutif, tentu ada tanggung jawab moral yang melekat di situ,” katanya.
Menurut Anhar, sikap dan konsistensi seorang Politisi juga akan memengaruhi cara masyarakat menilai kinerjanya. Ia menilai publik saat ini tidak hanya melihat hasil kerja, tetapi juga memperhatikan komitmen, loyalitas, dan integritas personal para wakil rakyat.
Karena itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga prinsip “jangan melupakan sejarah” dalam perjalanan politik seseorang.
“Jangan sampai kepercayaan yang sudah diberikan justru diabaikan begitu saja. Politik itu juga soal menghargai proses,” tegasnya.
Anhar turut menyinggung pengalaman pribadinya yang pernah berpindah partai politik. Namun menurutnya, keputusan tersebut dilakukan secara terbuka dan disampaikan langsung kepada publik sebagai bentuk tanggung jawab politik.
Baginya, transparansi menjadi hal penting agar masyarakat memahami alasan di balik setiap langkah politik yang diambil seorang pejabat publik.
“Kalau mengambil keputusan politik, harus disampaikan secara terbuka. Itu bentuk penghormatan kepada masyarakat dan partai,” ucapnya.
Ia berharap para politisi, khususnya yang duduk di lembaga legislatif, tidak hanya mengejar kepentingan politik jangka pendek, tetapi juga menjaga etika dan komitmen yang menjadi fondasi kepercayaan publik terhadap DPRD dan partai politik. (Adv/Ain/DPRDSamarinda)