Kompak.id, Samarinda – Pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kota Samarinda dinilai perlu diperketat untuk memastikan penyalurannya tepat sasaran. Dugaan adanya praktik penyimpangan, termasuk kemungkinan keterlibatan oknum dalam memperoleh BBM di luar ketentuan, menjadi salah satu persoalan yang perlu ditelusuri.
Anggota DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengatakan antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan keterbatasan pasokan. Ada kemungkinan persoalan lain dalam rantai distribusi yang turut memengaruhi ketersediaan BBM bagi masyarakat.
“Belum lagi yang nakal. Ada yang menggunakan cara-cara tidak lazim untuk mendapatkan BBM, bisa saja bekerja sama dengan oknum petugas SPBU atau oknum instansi lain. Hal-hal seperti ini juga perlu diperhatikan,” ungkap Anhar, Sabtu (7/11/2026).
Menurutnya, pengawasan perlu diarahkan untuk memastikan BBM yang dialokasikan bagi Samarinda benar-benar diterima masyarakat sesuai peruntukannya. Termasuk menelusuri keluhan mengenai penggunaan kuota oleh kendaraan berpelat luar daerah.
Ia menilai, celah dalam pengawasan distribusi berpotensi membuat penyaluran BBM tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena itu, evaluasi tidak cukup hanya dilakukan terhadap antrean kendaraan di SPBU, tetapi juga mekanisme penyaluran dan pihak-pihak yang terlibat.
Anhar menyebut Pertamina sebagai pihak yang berwenang dalam pengelolaan distribusi BBM perlu memastikan penyaluran sesuai alokasi. Sementara itu, pengawasan di lapangan membutuhkan keterlibatan instansi terkait agar potensi penyimpangan dapat dicegah.
Di sisi lain, ia mengingatkan persoalan antrean juga harus dilihat dari kecukupan kuota. Pemerintah dan pihak terkait perlu memastikan apakah alokasi BBM, khususnya Pertalite, sudah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Samarinda.
“Ini memang harus dilihat, sebenarnya BBM ini langka karena kuotanya tidak cukup atau ada faktor-faktor lain,” ujarnya.
Menurut Anhar, perhitungan kebutuhan seharusnya mengacu pada jumlah kendaraan dan tingkat konsumsi masyarakat. Data tersebut menjadi dasar untuk mengetahui apakah alokasi yang tersedia masih relevan dengan perkembangan jumlah kendaraan di daerah.
“Kuota kita sebenarnya sudah terdata kebutuhannya. Termasuk berapa kebutuhan Pertalite. Kalau kuotanya memang tidak sesuai dengan jumlah kendaraan yang sudah overload, tentu tidak akan cukup. Kalau kuotanya kurang, ya harus ditambah,” tegasnya.
Ia menilai, apabila hasil evaluasi menunjukkan alokasi BBM tidak sebanding dengan kebutuhan, pemerintah perlu mengusulkan penambahan kuota. Sebaliknya, jika pasokan sebenarnya mencukupi, pembenahan harus difokuskan pada pengawasan dan pengaturan distribusi.
Anhar juga mendorong pembagian peran yang jelas antarlembaga. Kepolisian dan Dinas Perhubungan (Dishub) dapat membantu mengatur antrean serta ketertiban kendaraan di SPBU, sedangkan persoalan ketersediaan dan penyaluran menjadi bagian yang harus dievaluasi bersama Pertamina.
“Kalau kuotanya cukup, persoalan antrean tinggal bagaimana instansi terkait mengaturnya. Kepolisian dan Dinas Perhubungan bisa mengambil peran dalam pengaturan tersebut. Jadi harus jelas dulu, masalahnya ada di kuota atau justru pada pengawasan distribusinya,” pungkasnya. (Adv/Ain/DPRDSamarinda)
