Kompak.id | Komunikatif, Profesional & Kredibel
BERITA UTAMA NASIONAL

Petani Sawit Kaltim Keluhkan Sulitnya Akses Dana BPDP untuk Pelatihan

Kompak.id, Jakarta – Ribuan petani kelapa sawit rakyat di Kalimantan Timur (Kaltim) masih mengandalkan iuran mandiri untuk membiayai pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Padahal, sektor perkebunan sawit memiliki lembaga pengelola dana yang menghimpun pungutan dari komoditas tersebut.

Kondisi ini menjadi sorotan Dewan Pengurus Pusat Forum Petani Kelapa Sawit Kalimantan Timur (DPP FPKS-KT). Organisasi tersebut menilai akses petani rakyat terhadap program pendanaan perkebunan belum sebanding dengan kontribusi sektor sawit sebagai sumber utama dana yang dikelola pemerintah.

Ketua Umum DPP FPKS-KT, Asbudi, mengatakan organisasinya menaungi sekitar 7.800 petani swadaya dan petani kemitraan plasma yang tersebar di tujuh kabupaten/kota di Kaltim. Namun, untuk mengikuti pelatihan, para anggota masih harus mengumpulkan biaya secara mandiri.

“Anggota kami di tujuh kabupaten/kota tercatat 7.800 petani, terdiri dari petani swadaya dan sebagian petani kemitraan plasma. Mereka kalau mau latihan menggunakan dana sendiri, iuran secara swadaya,” ungkap Asbudi, Selasa (17/11/2026).

Ia mempertanyakan keberpihakan pengelolaan dana perkebunan setelah pemerintah memperluas cakupan penggunaannya melalui transformasi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Perubahan tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2025. Melalui kebijakan itu, cakupan pengelolaan dana diperluas hingga komoditas kakao dan kelapa, sementara sumber dana utamanya berasal dari sektor kelapa sawit.

“Padahal di BPDP dananya melimpah yang berasal dari sawit, tapi justru tidak bisa mendapat jalan dan kesempatan untuk menggunakan,” tegasnya.

Persoalan tersebut disampaikan dalam audiensi pengurus DPP FPKS-KT dengan Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian, Iim Mucharam, di Gedung C Kementan, Ragunan, Jakarta Selatan.

Asbudi berharap pemerintah membuka akses yang lebih luas bagi organisasi petani untuk mendapatkan dukungan pembiayaan peningkatan kapasitas. Sebab, pelatihan menjadi salah satu kebutuhan untuk memperbaiki kemampuan petani dalam mengelola perkebunan secara produktif dan berkelanjutan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Iim mengakui peningkatan kapasitas SDM petani merupakan kebutuhan penting. Namun, ia menjelaskan bahwa pembahasan mengenai pemanfaatan dana BPDP memerlukan koordinasi dengan lembaga terkait karena kewenangannya tidak sepenuhnya berada di Kementerian Pertanian.

“Kita perlu komunikasi dengan BPDP untuk membicarakan masalah penggunaan dana perkebunan. Kami sepakat untuk peningkatan SDM petani,” jelas Iim.

Ia menyebut pemerintah telah melakukan evaluasi bersama dinas perkebunan dari berbagai daerah terkait pelaksanaan pelatihan petani. Program yang tersedia saat ini masih bersifat stimulan karena keterbatasan anggaran, sementara jumlah pemangku kepentingan dan cakupan perkebunan yang perlu didampingi cukup besar.

Menurutnya, peningkatan kapasitas petani tidak cukup dilakukan melalui pelatihan sesaat. Diperlukan pendampingan berkelanjutan agar materi yang diberikan dapat diterapkan dalam pengelolaan kebun.

Di sisi lain, Ketua Dewan Pakar DPP FPKS-KT, Henny Hardiyanto, menyoroti persoalan kelembagaan petani yang masih lemah di tengah dominasi perusahaan besar dalam industri perkebunan sawit Kaltim.

“Yang terjadi di lapangan pada pekebun maupun kelompok tani adalah lemahnya kelembagaan petani, rendahnya produktivitas kebun kelapa sawit, keterbatasan akses pembiayaan dan teknologi, serta ketergantungan rantai pemasaran TBS. Ini yang dialami,” paparnya.

Henny mengatakan FPKS-KT tengah menyiapkan modul dan silabus pelatihan pengelolaan perkebunan sawit secara bertahap. Upaya tersebut diarahkan agar petani memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola usaha perkebunannya.

Selain peningkatan SDM, organisasi tersebut juga menyiapkan pengembangan sektor hilir melalui rencana pembangunan pabrik mini pengolahan minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) di Kabupaten Kutai Timur.

Rencana itu disiapkan bersama mitra usaha dan didukung penjajakan pembiayaan Bankaltimtara. Namun, Iim mengingatkan terdapat persyaratan modal pendamping yang harus dipenuhi apabila FPKS-KT ingin mengakses fasilitas pendanaan pemerintah.

Ia menyebut pengusul perlu menyiapkan modal sendiri atau equity sebesar 30 persen dari kebutuhan investasi. Dengan asumsi nilai investasi sekitar Rp10 miliar, modal pendamping yang harus disediakan mencapai Rp3 miliar.

“Jika FPKS bisa menyiapkan dana modal pengusul sebanyak 30 persen—sekitar Rp3 miliar—bisa didorong untuk jalan dari fasilitas pendanaan untuk pembangunan mini plant, ditambah legalitas FPKS sudah lengkap, bisa jalan,” ungkap Iim.

Selain persoalan pendanaan dan pengembangan usaha, Iim turut mengingatkan pentingnya sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi pekebun rakyat. Menurutnya, pemenuhan standar tersebut diperlukan untuk menjaga kualitas dan daya saing komoditas sawit Indonesia di tengah tuntutan pasar yang terus berkembang.

“Kami khawatir komoditas sawit saat ini nomor satu, tapi ke depan belum tentu. Ini yang perlu dilakukan perbaikan standarisasi penerapan ISPO, agar tetap bisa mempertahankan kualitas hasil perkebunan,” pungkasnya. (Ain)

Related posts