Kompak.id | Komunikatif, Profesional & Kredibel
ADVERTORIAL DPRD SAMARINDA

Pencabutan Subsidi Provinsi Tambah Beban APBD Samarinda, Insentif Guru Ikut Terdampak

Kompak.id, Samarinda – Perubahan skema dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menambah beban pembiayaan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Sejumlah kebutuhan yang sebelumnya mendapat sokongan subsidi provinsi kini harus ditanggung melalui kemampuan keuangan daerah sendiri.

Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pemenuhan kewajiban belanja pemerintah, termasuk pembayaran hak insentif guru sekolah dasar (SD) yang hingga kini belum terealisasi.

Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan perubahan tanggung jawab pembiayaan terjadi ketika kemampuan fiskal daerah sedang menghadapi keterbatasan. Di sisi lain, pemerintah kota masih harus memenuhi berbagai kebutuhan belanja yang telah direncanakan.

“Subsidi dari pemerintah provinsi juga dicabut. Akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah kota,” ungkap Helmi, Sabtu (7/11/2026).

Menurutnya, pengalihan beban pembiayaan tersebut tidak bisa langsung diikuti dengan penambahan belanja. Sebab, ketersediaan anggaran yang dimiliki pemerintah kota belum cukup leluasa untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan.

“Nah, sementara untuk program yang ada aja uang yang enggak mumpuni. Apalagi ditambah subsidinya itu ditanggung lagi oleh pemerintah kota. Karena memang keterbatasan anggaran kita,” paparnya.

Helmi menjelaskan, persoalan fiskal tersebut turut berpengaruh terhadap pembayaran insentif guru SD. Hingga saat ini, pemerintah kota masih menghadapi persoalan ketersediaan dana untuk memenuhi kewajiban tersebut.

“Perihal insentif guru SD yang belum dibayar, ya karena memang uangnya belum turun,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemkot Samarinda juga masih menunggu realisasi sejumlah dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi. Kepastian masuknya penerimaan tersebut menjadi penting untuk menentukan ruang belanja pemerintah daerah.

“Sementara, pemerintah kota juga harus memenuhi berbagai kewajiban belanja yang telah berjalan. Jadi memang posisinya sulit untuk Pemkot,” katanya.

Helmi berharap dana yang masih ditunggu segera masuk ke kas daerah. Dengan demikian, pemerintah kota memiliki kemampuan lebih besar untuk menyelesaikan kewajiban pembiayaan sekaligus melanjutkan program pembangunan.

“Doakan saja, agar dana yang masih ditunggu dari pemerintah pusat dan provinsi dapat segera masuk ke kas daerah,” harapnya.

Ia optimistis, membaiknya kondisi penerimaan daerah akan membantu pemerintah kota menjalankan berbagai agenda yang sebelumnya terkendala keterbatasan anggaran.

“Tapi doakanlah mudah-mudahan ke depannya segera turun. Dana itu kalau turun, insyaallah pembangunan di Samarinda nanti akan berjalan sebagaimana mestinya,” tutup Helmi. (Adv/Ain/DPRDSamarinda)

Related posts