Kompak.id, Samarinda – Penanganan ratusan kejadian kebakaran di Kota Samarinda sepanjang 2026 membutuhkan dukungan personel dan kesiapan operasional yang memadai. Di tengah tingginya kebutuhan penanganan di lapangan, keberadaan relawan pemadam kebakaran menjadi salah satu kekuatan tambahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Hingga 31 Oktober 2026, tercatat 345 kejadian kebakaran dengan total luas lahan terdampak mencapai 932,72 hektare. Kecamatan Sambutan menjadi wilayah dengan dampak paling luas, yakni 508,37 hektare dari 128 kejadian.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menilai angka tersebut memperlihatkan pentingnya dukungan terhadap seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan kebakaran. Termasuk relawan yang turut membantu petugas ketika terjadi keadaan darurat.
“Kalau bicara kebijakan, pemerintah corongnya melalui BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran, bahkan dibantu sama seluruh relawan se-Kota Samarinda,” katanya, Rabu (4/11/2026).
Menurut Novan, keterlibatan relawan tidak boleh dipandang sebatas bantuan tenaga. Mereka juga menghadapi risiko ketika berada di lokasi kebakaran, sehingga aspek perlindungan kesehatan dan keselamatan perlu menjadi perhatian dalam kebijakan pemerintah daerah.
Salah satu bentuk dukungan yang telah berjalan adalah pembiayaan BPJS Kesehatan bagi relawan yang terdaftar di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda. Program tersebut telah berlangsung sekitar dua tahun.
“Kalau relawan Kota Samarinda itu yang terdaftar di Dinas Pemadam Kebakaran, pemerintah Kota Samarinda membantu biaya BPJS kesehatannya. Itu sudah berjalan kurang lebih dua tahun,” ungkapnya.
Novan berharap fasilitas perlindungan tersebut dapat terus dipertahankan. Sebab, jaminan kesehatan menjadi salah satu kebutuhan penting bagi relawan yang turut terlibat dalam penanganan berbagai kejadian kebakaran.
Selain perlindungan kesehatan, dukungan anggaran juga dinilai menentukan kemampuan pemerintah dalam menghadapi situasi darurat. DPRD Samarinda telah mendorong penambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Perubahan 2026 hingga mencapai Rp13 miliar, atau bertambah sekitar Rp3 miliar dari alokasi sebelumnya.
“Langkah konkret yang harus kita lakukan adalah hari ini kami dari DPRD khususnya tadi, kami sudah menambah anggaran karena ini memang perlu anggaran lebih,” ujarnya.
Penambahan anggaran tersebut diharapkan memperkuat kapasitas pemerintah dalam menangani bencana, termasuk mendukung kebutuhan operasional di lapangan. Menurut Novan, tingginya intensitas kejadian kebakaran harus diimbangi dengan kesiapan sarana dan sumber daya manusia.
Ia pun mengingatkan agar perhatian terhadap relawan tidak berhenti pada kepesertaan BPJS Kesehatan. Kebutuhan perlengkapan keselamatan dan dukungan operasional juga perlu diperhitungkan agar mereka dapat menjalankan tugas dengan perlindungan yang lebih baik.
“Kalau kita bicara kasihan, apalagi mereka ini bukan apa ya. Orang bilang itu hanya di BPJS saja dan itu sesuai standarnya saja,” tuturnya. (Adv/Ain/DPRDSamarinda)
