Kompak.id | Komunikatif, Profesional & Kredibel
ADVERTORIAL DPRD SAMARINDA

DPRD Samarinda Minta Perusahaan Tertib Administrasi Ketenagakerjaan

Kompak.id, Samarinda – Kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan ketenagakerjaan dinilai menjadi salah satu kunci untuk mencegah perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja. Kejelasan administrasi serta pemenuhan kewajiban sejak awal diperlukan agar kedua belah pihak memiliki perlindungan ketika muncul persoalan hubungan industrial.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, mengingatkan perusahaan agar tidak mengabaikan aturan yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kerja. Menurutnya, perlindungan ketenagakerjaan harus berjalan dua arah.

“Tidak boleh hanya memberikan kepastian kepada perusahaan, tetapi juga menjamin hak para pekerja,” ungkap Novan, Senin (2/11/2026)

Ia menilai, persoalan ketenagakerjaan sering kali menjadi rumit ketika perusahaan dan pekerja tidak menemukan kesepakatan. Bahkan, pekerja yang berupaya menuntut haknya harus menghadapi proses penyelesaian perselisihan yang tidak sederhana.

“Perusahaan juga terlindungi, tenaga kerja juga terlindungi. Sehingga apabila ada kasus atau persengketaan, itu dapat diselesaikan,” ujarnya.

Novan menjelaskan, ketentuan ketenagakerjaan sebenarnya telah mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan kepatuhan perusahaan agar tidak memunculkan persoalan, terutama terkait pemenuhan hak pekerja yang belum diselesaikan.

Ia menyoroti posisi pekerja yang kerap menghadapi kesulitan ketika perselisihan harus berlanjut ke mekanisme hukum industrial. Sebab, proses tersebut membutuhkan biaya dan persiapan, sementara tuntutan yang diajukan pekerja sering kali berkaitan dengan hak yang seharusnya sudah mereka terima.

“Yang mereka tagih ini adalah hak mereka yang mungkin tertunda ataupun yang belum terselesaikan,” katanya.

Menurut Novan, penyelesaian melalui dialog semestinya menjadi prioritas sebelum perselisihan berkembang menjadi perkara hukum. Perusahaan dan pekerja perlu membuka ruang komunikasi untuk mencari kesepakatan yang dapat diterima kedua pihak.

“Kalau saya selalu menyarankan jangan sampai ke sana, karena rata-rata banyak dirugikan pekerja. Seharusnya kita mengarahkan bagaimana mencari win-win solution,” tuturnya.

Di sisi lain, Novan mengakui upaya pengawasan ketenagakerjaan memiliki keterbatasan dari sisi kewenangan pemerintah daerah. Pengawasan terhadap perusahaan bukan berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota Samarinda, melainkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Tenaga Kerja.

“Batasan untuk pengawasan terkait tenaga kerja itu wewenangnya bukan di Kota Samarinda, tapi di Provinsi Kaltim,” jelasnya.

Meski demikian, DPRD Samarinda tetap berupaya melakukan pencegahan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Ia juga meminta agar perusahaan yang beroperasi di Samarinda benar-benar menjalankan ketentuan ketenagakerjaan, sehingga potensi perselisihan dapat ditekan sejak awal.

“Kalau bicara mitigasi, kami pasti lakukan mitigasi. Kami selalu ingatkan melalui Dinas Tenaga Kerja apabila ada pengusaha, tolong betul-betul taati aturan ketenagakerjaan,” ujarnya.

Novan berharap, kepatuhan terhadap regulasi tidak sekadar dipandang sebagai kewajiban administratif. Lebih dari itu, aturan ketenagakerjaan harus menjadi landasan untuk membangun hubungan kerja yang sehat, memberikan kepastian bagi perusahaan, sekaligus melindungi pekerja dari risiko kehilangan hak. (Adv/Ain/DPRDSamarinda)

Related posts