Kompak.id, Samarinda – Potensi penurunan kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi perhatian Komisi III DPRD Kaltim. Di tengah kemungkinan pemangkasan APBD, pemerintah diminta tetap mengutamakan program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, mengatakan keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan tertundanya program pembangunan yang telah direncanakan. Hal tersebut disampaikannya usai rapat kerja Komisi III bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera), serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Yang jelas kami meminta bagaimana perencanaan itu tetap sesuai dengan program-program yang ada,” ujar Reza, Selasa (28/7/2026)
Menurutnya, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus tetap berpedoman pada skala prioritas dalam menyusun maupun menjalankan program. Dengan demikian, anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Reza menegaskan, program-program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus tetap menjadi fokus meskipun ruang fiskal diperkirakan semakin terbatas. Ia menilai konsistensi terhadap perencanaan menjadi kunci agar pembangunan tidak kehilangan arah.
“Contoh misalnya program pemerintah provinsi tetap kita prioritaskan, kemudian juga nanti melalui pokok-pokok pikiran DPRD yang diserap melalui hasil reses dan kunjungan daerah. Ini yang kita maksimalkan,” katanya.
Ia menjelaskan, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses dan kunjungan kerja ke daerah pemilihan. Karena berasal dari kebutuhan riil masyarakat, usulan tersebut dinilai harus tetap mendapat perhatian dalam penyusunan APBD.
Selain mengawal program prioritas pemerintah, Komisi III juga memastikan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun anggota DPRD tetap menjadi bagian dari arah pembangunan daerah. Menurut Reza, sinergi antara program pemerintah dan pokir DPRD menjadi langkah penting agar pembangunan berjalan merata.
Ia berharap seluruh OPD mampu menyusun skala prioritas secara cermat sehingga program yang benar-benar mendesak tetap dapat direalisasikan. Dengan begitu, keterbatasan anggaran tidak akan berdampak besar terhadap kualitas pelayanan publik maupun pembangunan infrastruktur.
“Tentunya kita berharap ke depannya walaupun anggaran terbatas, kebutuhan masyarakat itu yang diutamakan,” tegas Reza.
Komisi III DPRD Kaltim, lanjut Reza, akan terus mengawal proses pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah agar setiap kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Kita berharap walaupun anggaran terbatas, kebutuhan masyarakat itu yang diutamakan,” tutupnya. (Ain)