Kompak.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyoroti lambatnya proses verifikasi perbankan dalam pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Perlambatan ini berdampak langsung terhadap serapan bantuan administrasi KPR melalui program GratisPol, di mana banyak masyarakat belum dapat melangkah ke proses akad kredit.
Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima daftar pengajuan dari beberapa bank mitra, tetapi jumlahnya masih jauh dari proyeksi awal. Ia menyebut sebagian besar calon penerima manfaat terhambat pada proses verifikasi kelayakan yang dilakukan bank sebelum seseorang dapat dinyatakan lolos akad kredit.
“Banyak yang belum lolos verifikasi perbankan, sehingga tidak bisa melanjutkan ke tahap akad kredit. Kami tidak mungkin memproses bantuan apabila status kelayakannya belum dinyatakan memenuhi syarat,” katanya, Senin (8/12/2025).
Menurutnya, lambatnya verifikasi tidak hanya menghambat proses penyaluran bantuan, tetapi juga menurunkan minat masyarakat untuk mengajukan KPR melalui skema subsidi biaya administrasi ini. Padahal, program GratisPol telah dirancang untuk menanggung seluruh biaya administrasi awal, mulai dari appraisal hingga pengurusan legalitas dokumen tanpa pungutan tambahan.
“Ini betul-betul gratis untuk biaya administrasi. Tidak ada pungutan, tidak ada biaya tambahan bagi MBR,” jelas Fitrah.
Hingga kini, hanya 100 berkas yang lolos dan 40 lainnya masih membutuhkan perbaikan data. Sementara itu, sebagian besar kuota belum terisi karena bank dan pengembang dinilai kurang proaktif dalam melakukan pendampingan, terutama bagi calon debitur dari kelompok rentan yang membutuhkan penjelasan lebih rinci.
Pemerintah berharap pihak perbankan dapat meningkatkan kualitas layanan, mempercepat waktu verifikasi, dan aktif mengedukasi masyarakat agar tidak terjadi kesalahan dokumen yang memperlambat proses. Pengembang perumahan diminta turut membantu calon pemohon dalam pengurusan dokumen hingga tahap pra-akad.
“Ketepatan proses di hilir akan menentukan efektivitas bantuan yang sudah disiapkan pemerintah,” tutupnya. (Adv/Ain/Diskominfo Kaltim)