Kompak.id, Samarinda – Pembangunan infrastruktur di Samarinda masih menunjukkan ketimpangan antara pusat kota dan wilayah pinggiran. Legislator menyoroti minimnya perhatian terhadap daerah pinggiran yang masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam mempertahankan lahan pertanian sebagai bagian dari ketahanan pangan.
Komisi I DPRD Samarinda menilai kebijakan pembangunan lebih berfokus pada pusat kota dibandingkan pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Saputra, mengkritik alokasi anggaran yang lebih banyak diarahkan untuk perbaikan infrastruktur di pusat kota, sementara daerah seperti Palaran masih kekurangan akses jalan yang layak.
“Di pusat kota, jalan yang sudah dalam kondisi baik tetap mendapatkan perbaikan. Sementara itu, banyak daerah pinggiran yang belum tersentuh pembangunan sama sekali,” ujarnya.
Minimnya perhatian terhadap sektor pertanian juga menjadi sorotan. Samri mempertanyakan konsep “pembangunan prioritas” yang selama ini dikedepankan pemerintah daerah, terutama terkait berkurangnya lahan pertanian di Samarinda.
“Apakah pembangunan ini benar-benar didasarkan pada kebutuhan masyarakat atau hanya mengikuti kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu? Jika benar diperuntukkan bagi masyarakat, seharusnya lahan pertanian juga mendapatkan perhatian lebih,” tegasnya.
Menurutnya, arah pembangunan di Samarinda lebih banyak diarahkan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan penguatan sektor-sektor yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan. Ia membandingkan dengan daerah lain seperti Kutai Kartanegara atau Kutai Timur yang masih mempertahankan sektor pertanian sebagai pilar ekonomi.
Namun, ia juga menyadari, sektor pertanian membutuhkan lahan luas agar memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Sementara itu, sektor pariwisata yang lebih minim lahan justru dianggap lebih menguntungkan karena dapat menghasilkan pendapatan dalam waktu singkat.
“Memang, jika dilihat dari sisi ekonomi, sektor pariwisata lebih menarik dibandingkan pertanian. Namun, jika semua daerah berpikir dengan cara yang sama, bagaimana masa depan ketahanan pangan kita?” tutupnya.