Kompak.id, Samarinda – Anggota Komisi III (DPRD) Kota Samarinda, Anhar mengkritik keras proyek terowongan Samarinda yang menelan anggaran kurang lebih 500 miliar tetapi memiliki perencanaan dan prediksi yang keliru sejak dimulainya proyek.
“Proyek ini sudah bermasalah sejak awal jadi percuma bicara terlalu jauh,” ungkapnya, Rabu (29/5/2024).
Anhar menjelaskan sebelum adanya Memorandum of Understanding (MoU), presentasi pembangunan seharusnya dilakukan dengan teliti untuk memastikan proyek dapat terselesaikan dalam masa jabatan Wali Kota.
Anhar menyoal persetujuan proyek tersebut, karena ajuan pelaksanaanya cukup singkat untuk proyek sebesar itu, yakni hanya selama dua tahun.
“MoU ditandatangani saat masa jabatan wali kota sudah diujung, akhirnya kita lihat saat ini banyak masalah dalam pelaksanaannya,” jelasnya.
Lebih lanjut, dirinya mengatakan proyek terowongan raksasa itu tidak hanya bermasalah dalam perencanaan, tahap eksekusi dan prediksi waktu penyelesaian pun tidak lepas dari masalah.
Hal ini terlihat dari deadline yang ditentukan bahwa bulan Oktober 2023 proyek tersebut akan selesai, tetapi nyatanya bulan Oktober sudah berlalu tetapi proyek tersebut belum juga terselesaikan.
“Ini bukan lubang kepiting atau lubang tikus, terowongan ini juga memerlukan biaya besar dari segi perawatan, juga untuk blower dan penerangan,” papar Anhar.
Lebih jauh, Politisi PDI Perjuangan ini mendasari kritiknya dengan banyaknya kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, tetapi Pemkot justru mengalokasikan anggaran yang besar untuk proyek ini.
Dirinya berpendapat, saat ini masih banyak sekolah yang belum diperbaiki dan siswa yang perku beasiswa, Puskesmas daerah pinggiran yang belum ideal serga daerah pinggiran yang belum tersentuh penerangan jalan umum, beberapa hal tersebut dirasa Anhar lebih penting dari yang lain.
“Proyek terowongan harus ditinjau ulang karena dokumen studi kelayakan lingkungannya juga ternyata belum rampung,” tutupnya. (Adv/Ain/DPRD Kota Samarinda)