Kompak.id | Komunikatif, Profesional & Kredibel
DPRD SAMARINDA

Soal Kemacetan, Angkasa Jaya Sebut Siapkan Akses Jalan Baru

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani

Kompak.id, Samarinda – Pada beberapa titik, kemacetan di Samarinda susah untuk diurai. Solusi satu-satunya, harus membuat akses jalan baru. Pemkot pun diharap bisa tanggap mengenai persoalan seperti ini.

Selain Jalan Otto Iskandardinata, Jalan M. Said juga serupa. Sama halnya dengan akses menuju SMU Negeri 1 juga jadi titik macet cukup parah. Jadi akses utama warga dengan wilayah yang padat penduduk. Sehingga perlu dibuat akses jalan lain agar penumpukan kendaraan tidak pada satu titik saja.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani mengatakan, kawasan Kelurahan Lok Bahu saat ini sudah semakin padat penduduk. Pemukiman warga hingga perumahan begitu pesat berkembang. Sementara akses utama masih mengandalkan Jalan M. Said semata.

“Jadi penumpukan kendaraan kerap terjadi. Terutama ketika saat warga beraktivitas,” ucap Angkasa. Jumat (04/06/2022)

Pemkot diminta dapat membuat akses jalan baru. Tujuannya tentu untuk mengurangi kepadatan kendaraan. Sebab untuk melebarkan jalan sulit dilakukan. Terbentur dengan lahan milik warga. “Di M. Said itu seperti leher botol. Jalannya menyempit dan jalur berlawanan. Harusnya bisa dibuat jalan alternatif,” imbuhnya.

BACA JUGA :  Guntur Setuju Jika RTH di Samarinda Ditambah

Jika terganjal anggaran, politisi PDIP ini menilai sebenarnya bisa disiasati. Memakai dana Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Kaltim bisa diusulkan. Begitu pula dengan dana dari pemerintah pusat.

“Jadi sebenarnya tinggal bagaimana pemkot niat untuk melakukannya saja,” tegasnya.

Tinggal bagaimana membagi belanja pembangunan dengan proporsional saja. Apalagi menurutnya, gelontoran APBD untuk membuat jaln baru masih dalam konteks kepentingan publik.

“Saya rasa masih bisa diusahakan. Hal seperti ini jangan dibiarkan berlarut,” pintanya.

Begitu pula dengan kondisi di titik macet lainnya. Pemkot diminta dapat menyiapkan perencanaan dengan matang. Sehingga rencana pembangunan bisa disesuaikan dengan perkembangan kota.

“Semua memang tergantung pemerintah. Kami di legislatif mendukung dari sisi anggaran dan pengawasannya,” tutupnya (Oke)

Facebook Comments Box

Related posts