Kompak.id, Samarinda – DPRD Samarinda meminta Pemerintah Kota Samarinda memvalidasi data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). DPRD mengaku banyak menerima laporan tentang penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. BLT sejatinya harus di salurkan ke keluarga miskin.
Anggota DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar mengatakan umumnya data yang dimiliki Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) merupakan data 5 atau 10 tahun lalu. Selama kurun waktu itu, tidak ada upaya untuk memperbarui data tersebut. Dipastikan, data yang digunakan untuk menyaluran BLT berbeda dengan situasi lapangan.
“Banyak sekali yang tidak sesuai antara data penerima dan kondisi di lapangan. Kita selalu mendapat keluhan dari masyarakat,” ujar Deni Hakim Anwar, (30/04/2022).
Deni menuturkan, berbagai kemungkinan bisa terjadi dalam kurun waktu 10 tahun. Penerima bantuan tahun 2012 bisa saja telah mengalami perubahan taraf hidup.
Oleh sebab itu, Deni Hakim Anwar selaku anggota Komisi IV DPRD Samarinda meminta Dinsos Samarinda untuk segera mensinkronkan data yang ada dengan Pusdatin.
“Kan, jadi tidak relevan sekali dengan kondisi sekarang. Makanya saya sampaikan kepada Kadinsos yang baru menjabat, tolong disandingkan data kita dengan Pusdatin. Beliau mengiyakan dan akan berangkat ke Ibu Kota untuk memastikan bahwa data kita betul-betul update sampai saat ini, artinya sesuai BPS di tahun 2021,” ujar Deni Hakim Anwar. (Oke)