SAMARINDA – Ikatan Pengembang Kepribadian Indonesia (IPPRISIA) Kaltim tak ketinggalan dalam Focus Group Discusion (FGD) Efektivitas Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Kegiatan ini dilaksanakan Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga (KPAPO) Kementrian Bappenas RI bertempat di ruang pertemuan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur, Selasa, 18 Juli 2023 tadi.
“Banyak hal yang dibahas. Poinnya bagaimana sinergi dilakukan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak di Kaltim agar lebih maksimal,” sebut Ketua IPPRISIA Kaltim Marliana Wahyuningrum, kepada media ini.
Marliana mengaku tidak dapat hadir langsung dalam kegiatan ini karena ada tugas lain yang juga tidak bisa diwakilkan. Karena itu, dari IPPRISIA diutus Violeta, SE selaku Koordinator Bidang Organisasi yang juga kepala UPTD PPA Kota Samarinda. Hadir pula dari IPPRISIA, Nuraidah SE dari Bidang Ekonomi dan Usaha.
Pertemuan FGD ini membahas tentang efektivitas layanan pengaduan khusus perempuan dan anak korban kekerasan, dan sejauh mana peran UPTD PPA dalam memberikan layanan penanganan kasus yang bekerja sama dengan berbagai pihak terkait termasuk dengan LSM.
“IPPRISIA Kaltim menegaskan siap mendukung dan mendampingi kegiatan serta program dari Kementrian PPPA, sesuai bidang kerja yang ada di IPPRISIA Kaltim,” sebut Marliana.
Di Bidang Ekonomi Usaha dan Bidang Pendidikan Pelatihan, IPPRISIA siap memberikan peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha bagi perempuan melalui pelatihan dan pendampingan untuk kegiatan kewirausahaan.
“IPPRISIA Kaltim membina UMKM perempuan. Sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun. Ini akan dikembangkan dengan membina anak-anak atau remaja putus sekolah untuk diberikan pengetahuan dan ketrampilan agar bisa membuka usaha sendiri atau bisa layak kerja,” sebutnya.
Sementara Bidang Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Pendidikan Pelatihan, IPPRISIA memberikan pembinaan usaha berdampak sosial dan lingkungan bagi perempuan. Ini dilakukan melalui kampung binaan yang sudah berjalan selama 3 tahun.
“Kami juga memberikan edukasi dalam hal kesehatan Ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi, perbaikan gizi masyarakat yaitu Kampung Anak Sejahtera Trisari,” tambahnya.
Sementara di Bidang Pendidikan Pelatihan, IPPRISIA Kaltim membantu revolusi mental dalam sistem sosial. Ini untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter dengan mewujudkan lingkungan yang Kondusif. Hal itu dilakukan melalui penguatan masyarakat, kelembagaan, melalui kegiatan seminar, workshop, pelatihan dan pendampingan di sekolah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan lembaga terkait lainnya.
“IPPRISIA juga melakukan perjanjian kerja sama tentang sinergi program pembinaan di rumah tahanan bagi warga binaan perempuan atau anak di Rutan Sempaja Kelas II A Sempaja Samarinda,” sambungnya.
Ada pula perjanjian kerja sama tentang sinergi program peningkatan kualitas pengasuhan anak usia dini dengan Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
Perjanjian kerja sama juga dilakukan untuk sinergi advokasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak pelaku, anak korban, dan anak saksi tindak pidana dengan Dinas DP2PA Kota Samarinda.
“Itu semua bentuk kegiatan yang sudah kami laksanakan sebagai mitra dari DKP3A, DP2PA dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kaltim. Prinsipnya kami siap menjadi mitra organisasi dengan melakukan bentuk kerja sama dengan pihak terkait seperti yang sudah dan akan kami laksanakan,” pungkasnya.
Diketahui, FGD tersebut dihadiri berbagai instansi dan organisasi serta lembaga swadaya masyarakat seperti Polda Kaltim, Polresta Kota Samarinda, Dinsos Provinsi Kaltim, DKP3A Kaltim, Diknas Provinsi, UPTD PPA Provinsi, DP2PA Kota Samarinda, UPTD PPA Kota Samarinda, TKSK Samarinda, PSM Samarinda, PATBM Samarinda, Forum Anak Kaltim dan Samarinda, termasuk komunitas perempuan lainnya, di antaranya IPPRISIA Kaltim dan Srikandi PP Kaltim.
Dalam kegiatan tersebut didapat masukan masukan dari peserta FGD khususnya dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kota Samarinda dan Kaltim dengan melibatkan berbagai pihak termasuk Lembaga Sosial Masyarakat sehingga terpenuhinya hak-hak korban, baik perempuan dan anak, keadilan, rehabiltasi korban dan permasalahan sosial ekonomi lainnya.
Kegiatan menghadirkan nara sumber dari Kementrian Bappenas RI dan Konsultan Bappenas. (*)