Kompak.id, Tenggarong – Sabtu (13/5) di ruang serba guna kantor Bupati Kukar, Dirjen Bina Keuangan Daerah(BKD) Kemendagri RI, A Fatoni, memberikan masukan kepada Pemkab kukar, terkait upaya maksimalisasi penyerapan APBD 2023. Dirjen BKD bersama tim, diterima langsung Bupati Edi Damansyah dan Sekda Sunggono. serta kepala Organisasi Perangkat Daerah(OPD).
Fatoni menjabarkan, pemkab kukar memiliki pendapatan yang besar tembus Rp 7 triliun, yang bersumber didominasi transfer DBH Migas. Sangat disayangkan, serapan APBD nya masih rendah. Dirinya menjabarkan penyebab, serapan anggaran yang masih rendah, terjadi karena minimnya pengetahuan kepala OPD terkait pengelolaan keuangan, serta tidak mau bertanggung jawab menjalankan kebijakan belanja.
“Tolak ukur keberhasilan pimpinan OPD, dilihat dari realisasi anggarannya masih minim,” sebutnya.
Penyebab lainnya, serapan masih rendah, karena lelang proyek tidak dilakukan diawal tahun. Ini ada yang mulai lelang dari April dan Mei. Idealnya diawal tahun, agar masyarakat bisa merasakan uang daerah. Ini dibuktikan, baru 19 persen paket pekerjaan yang dilelang.
Ada beberapa anggaran yang menjadi prioritas, yang mana pemerintah tidak boleh menyebut tidak ada anggaran. Seperti musibah dan bencana alam, bantu kemiskinan serta dampak inflasi.
“Kalau ada bencana menyebabkan bangunan rusak ini harus cepat dibantu. Serta dampak inflasi ingin memberikan bantuan wajib dibantu. Dananya bersumber dari Biaya Tidak Terduga(BTT), sisa kegiatan proyek, serta sisa kas daerah,” saran Fatoni.
Arahan Dirjen Fatoni disambut Bupati Edi Damansyah, atas nama pemkab, dirinya berterima kasih kepada Dirjen BKD dan tim, yang telah memberikan masukan dan ilmu baru kepada jajarannya.
“Ilmu yang disampaikan pak Dirjen sangat bermamfaat, ini akan kami terapkan,” terangnya. (KK)