Kompak.id, Berau — Pemerintah Kabupaten Berau mulai mengevaluasi pola pelayanan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menyusul masih panjangnya antrean kendaraan yang terjadi di sejumlah titik.
Evaluasi tersebut dilakukan Wakil Bupati Berau Gamalis bersama Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) saat meninjau aktivitas pelayanan BBM di salah satu SPBU kawasan Sambaliung, Rabu (23/9/2026).
Peninjauan ini tidak hanya untuk memastikan kondisi ketersediaan BBM, tetapi juga mengurai penyebab antrean yang masih terjadi meski pasokan disebut dalam kondisi relatif mencukupi.
Gamalis menjelaskan, pemerintah daerah perlu melihat persoalan secara menyeluruh, mulai dari rantai pasokan hingga mekanisme pelayanan di SPBU. Menurutnya, ketersediaan stok tidak otomatis menghilangkan antrean apabila pengelolaan di tingkat SPBU belum berjalan optimal.
“Yang perlu kita lakukan sekarang adalah melihat langsung titik persoalannya. Setelah itu kita evaluasi dan mencari langkah yang paling tepat supaya pelayanan kepada masyarakat bisa lebih lancar,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, pasokan BBM untuk Berau saat ini tidak hanya mengandalkan satu sumber. Tambahan pengiriman juga berasal dari MPT Tarakan, sementara sebelumnya pasokan lebih banyak didatangkan dari Balikpapan.
Dari hasil pengecekan, stok Pertalite berada di kisaran 2.700 kiloliter. Sementara rata-rata penyaluran di wilayah Tanjung Redeb dalam tiga hari terakhir mencapai sekitar 100 hingga 116 kiloliter per hari.
Untuk Pertamax, penyalurannya berada di kisaran 70 kiloliter per hari. Gamalis memastikan kondisi stok kedua jenis BBM tersebut masih relatif aman.
“Kalau melihat persediaan yang ada sekarang, Pertalite maupun Pertamax masih dalam kondisi cukup. Jadi masyarakat tidak perlu terlalu khawatir mengenai ketersediaannya,” katanya.
Sementara stok Solar tercatat sekitar 3.700 kiloliter. Persediaan tersebut diperkirakan masih dapat memenuhi kebutuhan hingga pasokan berikutnya tiba, yang dijadwalkan sekitar 27 September.
Secara keseluruhan, distribusi Pertalite untuk wilayah Berau berada pada kisaran 180 hingga 200 kiloliter setiap hari.
Meski stok dinilai mencukupi, Gamalis menilai persoalan antrean harus tetap ditangani. Salah satu aspek yang menjadi perhatian ialah manajemen pelayanan di SPBU, termasuk penggunaan barcode serta pencatatan transaksi kendaraan.
“Pelayanan di lapangan sangat bergantung pada bagaimana operator menjalankan sistemnya. Kalau stok tersedia, maka pengelolaan di SPBU juga harus berjalan tertib agar tidak menimbulkan penumpukan kendaraan,” jelasnya.
Pengawasan distribusi juga didukung sistem digital dan kamera pemantau. Melalui sistem tersebut, transaksi dapat ditelusuri berdasarkan nomor kendaraan, waktu pengisian hingga data yang dimasukkan operator.
Pemkab juga mempertimbangkan sejumlah skema untuk mengurangi kepadatan antrean. Setelah sebelumnya batas pembelian Pertalite diberlakukan 25 liter, kini ketentuan tersebut kembali berada di angka 40 liter.
Dirinya menyebut opsi pembatasan berdasarkan nomor kendaraan juga masuk dalam pembahasan, termasuk kemungkinan menerapkan pola ganjil-genap.
“Semua alternatif masih kita kaji. Kita pernah menerapkan batas 25 liter, kemudian sekarang 40 liter. Kalau diperlukan, pola ganjil-genap atau mekanisme lainnya juga akan kita bicarakan bersama,” ungkapnya.
Ditambahkannya, keputusan mengenai kebijakan tersebut tidak akan dilakukan secara sepihak. Pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari pola yang dapat menekan antrean tanpa menghambat masyarakat memperoleh BBM.
Ia juga mengakui antrean BBM bukan hanya terjadi di Berau. Kondisi serupa ditemukan di sejumlah daerah lain, seperti Samarinda, Tarakan, Balikpapan hingga Makassar.
Namun, kondisi tersebut tetap menjadi perhatian Pemkab Berau karena antrean panjang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat apabila berlangsung terus-menerus.
“Yang paling penting jangan sampai antrean ini membuat masyarakat kesulitan beraktivitas. Karena itu, kami akan terus mencari pola penyelesaian yang paling memungkinkan,” pungkasnya.
Hasil peninjauan tersebut selanjutnya menjadi bahan pembahasan antara Pemkab Berau, DPRD, Forkopimda, Pertamina dan pengelola SPBU untuk menentukan langkah lanjutan dalam memperbaiki pelayanan serta mengurai antrean BBM di Berau. (Mit/Oke)