Kompak.id | Komunikatif, Profesional & Kredibel
ADVERTORIAL DPRD SAMARINDA

Bappedalitbang dan DPRD Samarinda Bahas UMKM dan Produk Lokal

Abdul Rofik

Kompak.id, Samarinda – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Samarinda melanjutan pembahasan terkait penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Samarinda tahun 2024, Rabu (8/3/2023). Rapat kali ini mengundang perwakilan Komisi II, Komisi III, dan Komisi IV DPRD Kota Samarinda.

“Kota Samarinda adalah kota industri dan perdagangan maka perlu inovasi dan kreativitas terutama dalam pengembangan UMKM, agar UMKM lebih maju,” ungkap Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Abdul Rofik kepada pewarta.

Dalam rapat juga dibahas perihal pedagang kaki lima (PKL) yang lumayan menjamur di Kota Samarinda.

“Rata-rata ketika orang selesai dari pekerjaan utamanya kalau ditanya mau apa selanjutnya, jawabannya pasti mau dagang, makanya perlu bimbingan dan perhatian dari pemkot agar mereka akhirnya tidak jadi PKL liar, padahal kan jualan ndak mesti di pinggir jalan, dengan teknologi hari ini bisa kok jualan online dari rumah, tinggal dibimbing saja,” jelas Abdul Rofik melanjutkan.

Lebih lanjut juga disebutkan perihal dana yang pinjaman untuk rakyat yang disalurkan melalui Bank BPD sebesar Rp15 miliar.

BACA JUGA :  Pembangunan Pemuda Kaltim Berdaulat Sentuh 46 Andikpas LPKA Kelas II Samarinda

“Kita ini memberikan dana melalui Bank BPD sebanyak 15 M, tapi dalam pencairannya terkesan kurang sesuai karena harus mengikuti standar perbankan, bukan hasil rekomendasi dari Dinas koperasi dan UMKM, akhirnya yang meminjam sedikit, hal ini justru menguntungkan pihak bank, karena semakin sedikit orang yang meminjam, maka semakin banyak bunga yang mereka terima dari hasil 15 M tersebut,” tambah Abdul Rofik.

Terakhir Abdul Rofik juga menjelaskan perihal kemandirian pangan dan perlindungan terhadap produk lokal UMKM.

“Sekarang kita ini mengalami inflasi pangan, hal ini terjadi karena kita terus mengambil pasokan pangan dari daerah luar, oleh karena itu kita harus optimalkan pertanian, perikanan, dan lain sebagainya, agar kita tidak bergantung dengan daerah lain, dalam hal ini kita support produk milik UMKM dan DPRD harus berinisiatif melakukan perlindungan terhadap produk lokal UMKM agar fokus beli di sini saja tidak keluar daerah lagi,” pungkasnya. (Adv/Ain)

Facebook Comments Box

Related posts