Kompak.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu prioritas dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan pembahasan perubahan APBD 2026 saat ini masih berada pada tahap pembahasan kebijakan. Karena itu, sejumlah angka dalam anggaran belum dapat disampaikan secara final.
Ia berujar, pembahasan diawali dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), kemudian dilanjutkan dengan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Nota kesepakatan pembahasan perubahan APBD 2026 dijadwalkan dilakukan pada 21 September mendatang.
“Yang jelas agenda kita dua hari ini membahas masalah perubahan APBD 2026. Kemarin membahas KUA, Kebijakan Umum Anggaran. Hari ini PPAS-nya,” ujar Helmi, Jumat (18/9/2026).
Ia menjelaskan, arah kebijakan perubahan anggaran tetap mengacu pada skala prioritas, terutama program yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat umum. Kondisi kemarau yang meningkatkan potensi kebakaran menjadi salah satu perhatian DPRD.
“Kita tadi juga meminta kepada pemerintah untuk lebih fokus dalam penanganan karhutla. Kita juga meminta pengalokasian khusus anggaran tanggap darurat,” katanya.
Helmi menyebut penanganan kebakaran perlu mendapat perhatian karena kejadian kebakaran tidak hanya terjadi di kawasan permukiman, tetapi juga wilayah perkebunan dan persawahan.
Ia mengatakan, kejadian kebakaran di kawasan Belimau dan Betapus sebelumnya diperkirakan telah membakar lahan hampir 20 hektare. Menurutnya, kawasan tersebut lebih banyak berupa lahan perkebunan dan persawahan, bukan kawasan hutan.
“Kalau ada kejadian-kejadian kebakaran yang luar biasa, baik itu di daerah permukiman maupun di daerah perkebunan, ini yang harus kita prioritaskan,” tegasnya.
Helmi menambahkan, dalam perubahan APBD nantinya juga terdapat ruang untuk anggaran tidak terduga yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Namun, seluruh pengalokasian tetap harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Yang namanya kegiatan-kegiatan itu juga kan ada sifatnya anggaran yang tidak terduga. Nanti di situ ada skala prioritas juga untuk penganggaran itu,” pungkasnya. (Adv/Ain/DPRDSamarinda)