Kompak.id, Samarinda – Pemadaman listrik bergilir kembali menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Dewan meminta PT PLN menjelaskan penyebab gangguan pasokan listrik yang membuat pemadaman disebut terjadi lebih sering di tengah masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan pihaknya berencana meminta penjelasan langsung kepada manajemen PLN mengenai kendala yang menyebabkan pemadaman kembali berlangsung.
Menurut Deni, persoalan tersebut perlu mendapat kepastian karena frekuensi pemadaman disebut meningkat. Jika sebelumnya pemadaman terjadi sekitar satu kali dalam sepekan, kini masyarakat menghadapi pemadaman hingga dua kali dalam sepekan dan kembali menerapkan sistem bergilir.
“Saya tadinya hari ini ada rencana bertemu dengan area manajer PLN. Saya ingin menanyakan juga secara langsung kepada beliau kaitan dengan hambatan-hambatan yang ada,” kata Deni, Senin (21/9/2026)
Ia mengatakan salah satu persoalan yang sebelumnya disampaikan berkaitan dengan ketersediaan bahan bakar, khususnya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. Namun, DPRD ingin mengetahui apakah persoalan tersebut masih menjadi kendala atau terdapat faktor lain yang menyebabkan pemadaman.
“Selama ini hambatannya adalah ketersediaan stok bahan bakar, dalam hal ini batubara untuk pasokan di tiap-tiap yang ada. Nah, kita akan pertanyakan lagi,” ujarnya.
Deni menilai kepastian pasokan pembangkit perlu diperjelas, termasuk mengenai sejumlah dokumen atau rekomendasi pasokan yang disebut telah diterbitkan. Ia ingin mengetahui apakah persoalan distribusi bahan bakar masih menjadi penyebab terganggunya sistem kelistrikan.
“Artinya, seharusnya pasokan untuk PLTU-PLTU, baik yang swasta maupun PLTU pemerintah, harusnya sudah aman. Tapi kita belum tahu ada kendalanya apa dan di mana lagi,” jelasnya.
Menurut Deni, persoalan pasokan energi juga perlu dilihat dari sisi regulasi pemerintah pusat. Kaltim merupakan salah satu daerah penghasil batu bara, sehingga DPRD ingin memperoleh penjelasan mengapa persoalan pasokan masih dapat berdampak terhadap layanan listrik masyarakat.
“Apalagi, mohon maaf, hampir semua produksi batubara itu ada di Kaltim. Semestinya kita tidak kekurangan terhadap itu tadi,” katanya.
Karena itu, DPRD akan meminta PLN menjelaskan secara terbuka apa yang menjadi hambatan saat ini. Jika persoalannya berada pada pasokan, maka harus dijelaskan titik persoalannya agar dapat dicarikan penyelesaian.
“Nah, inilah kami nanti akan mempertanyakan kepada PLN apa yang menjadi hambatan mereka. Kalau bicara pasokan, apa kendala pasokan? Kita akan mempertanyakan itu semua,” tegas Deni.
Deni menilai pemadaman listrik dan persoalan ketersediaan air bersih sama-sama menyangkut layanan dasar masyarakat. Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan kedua kebutuhan tersebut tetap terpenuhi di tengah kondisi ekonomi yang sedang menghadapi tekanan.
“Kita tidak ingin di tengah situasi ekonomi yang saat ini masyarakat juga terbebani dengan kelangkaan air dan juga padamnya PLN. Ini yang kita tidak ingin terjadi,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kewajiban masyarakat sebagai pelanggan yang tetap membayar tagihan listrik. Karena itu, masyarakat dinilai memiliki hak untuk memperoleh layanan sesuai kewajiban yang telah mereka tunaikan.
“Mereka ini sudah menjalankan kewajibannya membayar tagihan sesuai dan itu sudah jelas. Wajib untuk menuntut haknya juga untuk itu ada,” pungkas Deni. (Adv/Ain/DPRDSamarinda)