Kompak.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda menilai porsi anggaran yang dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat di Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian (Diskumi) masih jauh dari harapan. Dari total anggaran sekitar Rp14 miliar, hanya sebagian kecil yang benar-benar diarahkan untuk kegiatan yang menyentuh masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan hasil evaluasi menunjukkan sebagian besar anggaran Diskumi masih terserap untuk kebutuhan operasional. Sementara anggaran yang secara langsung digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dinilai sangat terbatas.
“Yang membuat saya kaget, bahkan terkaget-kaget, ketika dihitung ternyata kegiatan yang benar-benar untuk masyarakat hanya sekitar Rp900 jutaan,” ujar Iswandi, Selasa (23/6/2026).
Ia menjelaskan, angka tersebut berasal dari alokasi bidang koperasi sekitar Rp400 juta dan bidang industri sekitar Rp504 juta. Di luar itu, sebagian besar anggaran digunakan untuk belanja operasional sehingga ruang bagi program pemberdayaan masyarakat menjadi sangat kecil.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan anggaran ke depan. Sebab, Diskumi memiliki tugas yang berkaitan langsung dengan pembinaan koperasi, pelaku usaha kecil, serta sektor industri yang membutuhkan dukungan program secara berkelanjutan.
Iswandi menilai anggaran pemerintah seharusnya lebih banyak diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti pelatihan, pendampingan usaha, pengembangan kapasitas, maupun penguatan kelembagaan koperasi.
“Kalau dihitung, kegiatan yang benar-benar untuk program hanya sekitar Rp900 jutaan. Ini menjadi pertanyaan kami, bagaimana program pemberdayaan bisa berjalan maksimal kalau anggaran untuk masyarakat sangat kecil,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi terhadap komposisi belanja agar keseimbangan antara kebutuhan operasional dan program pelayanan masyarakat dapat terjaga. Dengan demikian, setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar menghasilkan dampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat.
“Yang kami inginkan sederhana, anggaran pemerintah harus lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai program untuk rakyat justru porsinya lebih kecil dibandingkan belanja operasional,” tutup Iswandi. (Adv/Ain/DPRDSamarinda)