Kompak.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memastikan pembangunan drainase di Kota Samarinda dilakukan secara terencana dan terintegrasi. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap proyek yang dikerjakan benar-benar efektif mengurangi banjir di sejumlah titik rawan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan persoalan drainase menjadi salah satu fokus pembahasan saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR.
Dalam rapat tersebut, Komisi III meminta blueprint atau masterplan drainase Kota Samarinda untuk memastikan seluruh jaringan drainase yang dibangun saling terhubung dengan kolam retensi maupun sistem pengendalian banjir lainnya.
“Kami meminta data blueprint atau masterplan drainase Kota Samarinda. Kami ingin memastikan pembangunan drainase benar-benar terstruktur, jelas, dan terkoneksi dengan kolam retensi yang ada,” ujarnya, Jumat (10/7/2026).
Menurut Deni, pembangunan drainase tidak boleh dilakukan secara parsial tanpa memperhatikan konektivitas antarwilayah. Sebab, kondisi tersebut dikhawatirkan membuat penanganan banjir tidak berjalan maksimal.
“Kita tidak ingin hanya membangun kolam retensi, tetapi output-nya tidak terhubung dengan jaringan drainase yang ada. Semua harus saling terkoneksi sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Selain membahas masterplan, Komisi III juga menyoroti sejumlah proyek drainase yang sedang maupun akan dikerjakan di beberapa kawasan rawan banjir, seperti kawasan Air Hitam, Pasundan hingga Simpang Empat Pemuda.
Deni menegaskan, ukuran keberhasilan pembangunan drainase bukan terletak pada banyaknya proyek yang dikerjakan, melainkan sejauh mana pembangunan tersebut mampu mengurangi genangan ketika hujan deras.
“Saya tekankan kepada Dinas PUPR, poin yang paling penting adalah efektivitas. Seberapa efektif drainase yang dibangun dalam mengurangi debit air ketika banjir, itu yang harus menjadi ukuran keberhasilan,” tegasnya.
Ke depan, Komisi III juga berencana menyusun pemetaan atau roadmap kawasan rawan banjir di Kota Samarinda. Pemetaan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan drainase sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi maupun Balai Wilayah Sungai (BWS).
“Kita ingin ada roadmap yang jelas di titik-titik rawan banjir. Dengan begitu, penanganannya bisa lebih terarah dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan,” tutupnya. (Adv/Ain/DPRDSamarinda)