Kompak.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda mengungkapkan realisasi pelaksanaan program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) hingga pertengahan tahun 2026 masih berada di bawah 20 persen. Rendahnya capaian tersebut dipengaruhi keterbatasan kemampuan fiskal daerah dan kewajiban pemerintah kota menyelesaikan pembayaran utang kepada pihak ketiga.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan kondisi tersebut diketahui setelah Komisi III menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas PUPR untuk mengevaluasi capaian kegiatan dan perkembangan anggaran.
Ia menjelaskan, berdasarkan paparan yang diterima, realisasi fisik kegiatan baru berada di kisaran 17 persen, sedangkan realisasi keuangan masih sekitar 6 persen. Angka tersebut dinilai masih jauh dari target yang diharapkan pada pertengahan tahun anggaran.
“Capaiannya memang masih di bawah 20 persen. Penyebab utamanya karena pemerintah kota masih fokus menyelesaikan pembayaran utang kepada pihak ketiga sehingga sejumlah kegiatan belum bisa berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya, Rabu (8/7/2026).
Menurut Deni, banyak kegiatan belum dapat dimulai lantaran sumber pendanaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum masuk secara optimal. Padahal, sebagian besar program pembangunan sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah.
“Biasanya PAD mulai meningkat pada akhir tahun. Mudah-mudahan pendapatan daerah segera bertambah sehingga kegiatan-kegiatan di Dinas PUPR bisa berjalan lebih maksimal,” katanya.
Ia berharap kondisi tersebut tidak menghambat target pembangunan infrastruktur di Kota Samarinda. DPRD, lanjutnya, akan terus memantau perkembangan realisasi anggaran agar program yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai target.
“Kami tentu berharap seluruh kegiatan yang sudah direncanakan tetap bisa terlaksana. Yang terpenting sekarang adalah kemampuan fiskal daerah segera membaik sehingga pembangunan dapat terus berjalan,” tutupnya.(Adv/Ain/DPRDSamarinda)