Kompak.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda meminta Pemerintah Kota Samarinda memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat di tengah kondisi kemarau dan meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan persoalan air bersih menjadi salah satu layanan dasar yang harus mendapat perhatian serius pemerintah. Terlebih, kondisi cuaca tanpa hujan dapat memperbesar kebutuhan masyarakat terhadap pasokan air.
Menurut Deni, DPRD akan meminta penjelasan kepada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mengenai langkah yang telah dilakukan maupun rencana penanganan ke depan. Pembahasan tersebut juga berkaitan dengan penanganan karhutla yang membutuhkan dukungan ketersediaan air di lapangan.
“Karhutla itu termasuk. Kaitannya untuk penyediaan nanti di masing-masing kelurahan atau di masyarakat yang ingin kami pastikan. Karena ketersediaan air bersih itu sangat mendasar sekali,” kata Deni, Senin (14/9/2026)
Ia menilai pemerintah perlu mengantisipasi kemungkinan masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air bersih apabila kondisi kering terus berlangsung. Selain kebutuhan rumah tangga, ketersediaan air juga menjadi bagian penting dalam menghadapi kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah.
Deni juga menyinggung kondisi lingkungan yang berkaitan dengan intrusi air laut. Namun, ia menilai persoalan tersebut perlu dibahas berdasarkan data dan kondisi terkini sehingga penanganannya tidak hanya bersifat reaktif.
“Jangan sampai masyarakat nanti kesusahan, karena di tengah intrusi air laut dan kondisi saat ini yang masuk sudah [perlu verifikasi] karena tidak ada hujan,” ujarnya.
Untuk memastikan kondisi tersebut, Komisi III DPRD Samarinda akan memanggil sejumlah OPD terkait. Di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Deni mengatakan DPRD ingin mengetahui secara jelas langkah yang sudah dilakukan pemerintah serta rencana penanganan apabila kondisi karhutla dan kebutuhan air bersih terus meningkat.
“Nah, itu nanti kami akan meminta penanganan-penanganan apa yang telah dilaksanakan dan apa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota untuk menjaga ini semua,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan air bersih tidak dapat dipandang sebagai persoalan sektoral semata. Pemerintah perlu memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap layanan dasar tersebut.
Deni menegaskan Komisi III akan meminta penjelasan dari OPD terkait agar langkah pemerintah dalam menghadapi karhutla sekaligus menjaga pasokan air bersih dapat diketahui secara konkret.
“Khususnya ketika kondisi cuaca seperti sekarang yang berpotensi memperbesar tekanan terhadap ketersediaan air,” pungkas Deni. (Adv/Ain/DPRDSamarinda)