Kompak.id, Samarinda – Beberapa waktu yang lalu, Pejabat Pemerintah Provinsi Kaltim dibuat pusing oleh ulah Koorporasi Kaltim. Mulai dari pejabat eksekutif, hingga legislatif dibuat kerepotan atas Ratusan miliar rupiah dana tanggung jawab sosial korporasi (CSR) oleh salah satu perusahaan batu bara di Kalimantan Timur disebut mengalir ke perguruan tinggi di Pulau Jawa.
Akibatnya, berbagai elemen baik masyarakat maupun mahasiswa terpaksa turun ke jalan melakukan aksi protes. Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Jasno pun menyayangkan oknum perusahaan emas hitam tersebut.
Adalah pelanggaran besar menurut Jasno. Pasalnya, mereka (Perusahaan Batu Bara) melakukan eksploitasi sumber daya alam yang ada di Kaltim memiliki tanggungjawab yang besar untuk memberikan kontribusi sosial bagi masyarakat Kaltim.
Sehingga CSR itu mestinya diperuntukan untuk masyarakat Kaltim khususnya daerah sekitar perusahaan tambang itu beroperasi.
“Sudah CSR nya bukan ke kita, ngeruk sumber daya alam kita, kita juga yang rugi, ini pelanggaran,”tegas Jasno.
Berkaca pada kejadian itu, Kepada Infobenua.com, Jasno mengatakan akan membahas persoalan CSR itu di tataran DPRD Samarinda serta Pemerintah Kota ( Pemkot ) Samarinda.
Hal itu dilakukan agar kejadian pengaliran dana CSR ke daerah lain tidak terjadi pada perusahan batu bara yang melakukan usahanya di wilayah hukum kota samarinda.
“Dalam waktu dekat pemkot Samarinda harus bisa memanggil perusahaan PKP2B ataupun pemilik IUP terkait CSR agar tidak terjadi di Samarinda,” tuturnya.
Lebih lanjut Jasno, untuk upaya preventif, pihaknya akan membentuk tim investigasi untuk pengawasan pelaksanaan CSR. Terlebih perusahaan PKP2B atau pun pemilik IUP di Samarinda sangat banyak sehingga rentan terjadi hal yang sama jika tidak segera dilakukan pengawasan.
“Terkait pelaksanaan CSR, komisi III akan melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait untuk membahas CSR ini,” tutupnya (Oke)