Kompak.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda mulai mengejar pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) setelah menerima draft dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Samarinda.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan pembahasan awal difokuskan pada pencermatan angka-angka yang diajukan Pemerintah Kota Samarinda. DPRD perlu memastikan setiap angka dalam rancangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebelum masuk ke pembahasan bersama TAPD.
Menurut Deni, waktu pembahasan relatif singkat karena DPRD dan Pemkot Samarinda telah memiliki sejumlah tahapan yang harus diselesaikan dalam waktu dekat. Karena itu, pembahasan dilakukan secara maraton agar seluruh materi dapat ditelaah sebelum memasuki tahap kesepakatan.
“Kemarin kami baru menerima draft KUA-PPAS dari TAPD atau Pemerintah Kota. Tadi kami baru mulai tahapan rapat awal. Kami baru membahas mengenai angka-angka, artinya usulan draft yang masuk dari Pemerintah Kota,” kata Deni, Senin (14/9/2026)
Ia menyebut DPRD dijadwalkan melakukan pembahasan bersama TAPD pada Rabu. Sebelum pertemuan tersebut, masing-masing anggota DPRD terlebih dahulu mencermati materi yang telah disampaikan agar pembahasan tidak hanya berangkat dari angka yang diajukan pemerintah.
Deni menekankan pentingnya memastikan kembali sejumlah angka dengan melihat APBD murni yang sebelumnya telah disahkan. Verifikasi tersebut diperlukan agar DPRD memiliki gambaran yang jelas mengenai perubahan maupun penyesuaian yang muncul dalam rancangan KUA-PPAS.
“Kami paling tidak sudah punya gambaran angka-angka yang disampaikan, mengenai perlu verifikasi atau tidaknya APBD murni sebelumnya yang kami sahkan. Itu poinnya yang kami lakukan,” ujarnya.
Menurutnya, percepatan pembahasan bukan berarti mengabaikan proses pencermatan. DPRD tetap perlu memastikan substansi dan angka yang diajukan telah dipahami sebelum memasuki tahapan kesepakatan.
Deni mengatakan target waktu menjadi salah satu alasan pembahasan harus dilakukan secara intensif. DPRD disebut harus mengejar kesepakatan pada awal pekan berikutnya, sementara pengesahan APBD ditargetkan berlangsung pada akhir bulan.
“Karena waktunya mepet. Senin depan kami sudah harus melakukan kesepakatan total. Di akhir bulan kami sudah melakukan pengesahan. Jadi maraton, kami mengejar waktu ini,” pungkasnya. (Adv/Ain/DPRDSamarinda)