Kompak.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda meminta keselamatan relawan dan tim yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian Pemerintah Kota Samarinda. Setiap personel yang turun ke lapangan dinilai harus dibekali alat perlindungan diri (APD) yang memadai.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan kecepatan memadamkan api, tetapi juga keselamatan orang-orang yang berada di garis depan.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan seluruh tim yang berjibaku di lapangan memiliki perlengkapan keselamatan sebelum menjalankan tugas.
“Tim-tim yang nanti berjibaku di lapangan itu wajib memenuhi APD dulu. Jangan sampai, mohon maaf, kami tidak ingin itu terjadi, ada korban dari pihak penanganan,” kata Deni, Senin (21/9/2026).
Ia mengatakan persoalan keselamatan tersebut akan menjadi salah satu hal yang ditanyakan DPRD kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda dalam agenda pemanggilan dinas terkait.
Deni menyebut pihaknya juga sempat melihat informasi mengenai adanya insiden yang dialami petugas penanganan kebakaran melalui media sosial. Namun, informasi tersebut tetap perlu diklarifikasi kepada instansi terkait agar DPRD memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi di lapangan.
“Kemarin Saya sempat lihat juga di media sosial. Nah, itu yang ingin kami pastikan,” ujarnya.
Menurut Deni, pemerintah harus memiliki langkah yang jelas dalam melindungi personel yang terlibat dalam penanganan karhutla. Tidak hanya APD, DPRD juga akan meminta penjelasan mengenai pola penanganan, kesiapan tim, hingga masa tanggap darurat yang telah ditetapkan.
“Makanya kami memanggil dinas terkait. Langkah-langkah mereka apa, penanganan seperti apa, sampai sejauh mana, dan masa tanggap darurat ini sampai kapan?” jelasnya.
Ia menilai perlindungan terhadap petugas menjadi bagian penting dalam penanganan bencana. Sebab, upaya memadamkan kebakaran memiliki risiko terhadap keselamatan personel, terlebih ketika kondisi di lapangan tidak mudah diprediksi.
Deni juga akan memastikan apakah dukungan anggaran tanggap darurat telah mengakomodasi kebutuhan perlengkapan bagi tim yang bekerja di lapangan. Hal itu menjadi bagian dari evaluasi yang akan dilakukan DPRD bersama BPBD.
“Kami ingin meminta itu tadi. Jadi kejelasan,” tegas Deni.
DPRD berharap penanganan karhutla dapat berjalan dengan dukungan fasilitas dan perlindungan yang memadai, sehingga upaya pemerintah bersama relawan dan tim lapangan tidak justru menimbulkan risiko keselamatan bagi mereka yang bertugas.
“Artinya, kami ingin memastikan penanganan seperti apa, sampai sejauh mana,” pungkasnya.(Adv/Ain/DPRDSamarinda)