Kompak.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda meminta kebutuhan penanganan bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan APBD Perubahan 2026. Kondisi cuaca kering yang diperkirakan masih berlangsung hingga akhir tahun dinilai membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan penanganan bencana menjadi salah satu perhatian dewan di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami penyesuaian. Menurutnya, anggaran untuk kebutuhan darurat tidak boleh justru berkurang ketika potensi bencana masih berlangsung.
“Yang kedua karena kita sedang menghadapi situasi bencana kebakaran hutan dan lahan. Jadi kita minta supaya anggaran yang tersedia, karena ini ada asumsi mengalami defisit, tetap memperhatikan kebutuhan bencana,” kata Rohim, Rabu (16/9/2026)
Ia menyebut pelayanan minimum pemerintah tetap harus berjalan. Namun, pada saat yang sama, kebutuhan penanganan kekeringan dan karhutla juga harus mendapatkan ruang dalam APBD Perubahan.
“Yang prioritas sekarang yang sudah dianggarkan untuk pelayanan minimum itu tetap berjalan. Kemudian yang kedua menyelesaikan utang. Yang ketiga untuk mem-back up selama kondisi bencana ini masih berlangsung terkait dengan kekeringan dan kebakaran,” ujarnya.
Rohim secara khusus meminta dana darurat tidak mengalami pengurangan. Ia juga mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi leading sector penanganan bencana memperoleh prioritas dalam penyesuaian anggaran.
“Dana daruratnya jangan sampai berkurang,” tegasnya.
Dua perangkat daerah yang disebut perlu mendapatkan perhatian ialah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran. Keduanya dinilai memiliki kebutuhan langsung dalam menghadapi kondisi kekeringan dan potensi kebakaran.
“Untuk alokasi teman-teman yang menjadi leading sector di urusan bencana ini, BPBD kemudian Dinas Damkar, itu bisa mendapatkan prioritas anggaran,” jelas Rohim.
Ia mengatakan DPRD sebelumnya telah menggelar pembahasan bersama sejumlah OPD yang berkaitan dengan kondisi El Nino. Dalam pertemuan tersebut, terdapat sejumlah kebutuhan yang telah disampaikan dan diharapkan dapat diakomodasi dalam APBD Perubahan 2026.
“Kemarin kita sudah ada rapat dengan beberapa OPD yang menangani terkait dengan masa El Nino ini. Ada beberapa kebutuhan-kebutuhan yang mereka sudah sampaikan,” katanya.
Rohim menilai penyesuaian anggaran dapat dilakukan dengan melihat kembali program yang belum mendesak. Anggaran dari kegiatan yang masih memungkinkan ditunda dapat dialihkan untuk memperkuat mitigasi bencana hingga kondisi kembali normal.
“Anggaran-anggaran yang lain yang kita anggap masih bisa kita tunda, kita berharap dananya bisa digeser untuk kepentingan mitigasi kita selama El Nino ini berlangsung,” pungkasnya. (Adv/Ain/DPRDSamarinda)