Kompak.id, Berau – Pemerintah Kabupaten Berau mulai menyiapkan strategi penyesuaian belanja daerah menyusul menurunnya kemampuan keuangan daerah. Meski melakukan efisiensi anggaran, pemerintah memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan hak-hak aparatur sipil negara (ASN) tidak akan terdampak.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa kebijakan penghematan hanya akan menyasar pos-pos belanja yang dinilai masih dapat ditekan tanpa mengganggu program prioritas pemerintah maupun kesejahteraan pegawai.
Menurutnya, hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah daerah menunjukkan bahwa pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami sudah melakukan perhitungan secara matang. TPP bagi PNS maupun PPPK tetap dibayarkan sebagaimana mestinya. Tidak ada rencana pengurangan karena kesejahteraan ASN tetap menjadi perhatian pemerintah daerah,” ujar Sri Juniarsih, Selasa (28/7/2026).
Ia menilai ASN memiliki peran penting dalam menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kepastian pembayaran TPP diharapkan mampu menjaga semangat kerja seluruh pegawai agar tetap memberikan pelayanan yang optimal.
“Kami berharap seluruh ASN tetap fokus menjalankan tugas, meningkatkan profesionalisme, dan terus menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat meskipun kondisi fiskal sedang mengalami penyesuaian,” katanya.
Sri Juniarsih menjelaskan, langkah efisiensi akan difokuskan pada pengeluaran yang tidak bersifat mendesak, seperti pengurangan perjalanan dinas, pelaksanaan kegiatan seremonial secara lebih sederhana, hingga berbagai belanja operasional yang masih memungkinkan untuk dihemat.
Sementara itu, program-program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pelayanan publik dan pembangunan prioritas, dipastikan tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
“Prinsip kami adalah menata kembali skala prioritas. Anggaran akan diarahkan pada program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, sedangkan belanja yang masih bisa dihemat akan disesuaikan,” jelasnya.
Bupati juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mendukung kebijakan efisiensi tersebut dengan menyusun penggunaan anggaran secara lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan ataupun hak pegawai. Justru melalui langkah ini kami ingin memastikan kualitas belanja daerah semakin baik sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.(Mit/Oke)