Kompak.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda menyoroti minimnya keberpihakan anggaran terhadap sektor usaha kecil dan mikro (UKM). Dalam evaluasi terhadap Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian (Diskumi), DPRD menemukan tidak adanya alokasi anggaran khusus untuk program UKM pada Tahun Anggaran 2026.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menilai kondisi tersebut bertolak belakang dengan berbagai upaya pemerintah yang selama ini menempatkan UMKM sebagai salah satu penopang utama perekonomian daerah. Menurutnya, dukungan terhadap pelaku usaha tidak cukup hanya disampaikan melalui slogan, tetapi harus tercermin dalam kebijakan anggaran.
“Yang membuat saya kaget, bahkan terkaget-kaget, anggaran usaha kecil dan mikro itu nol. Selama ini semua orang bicara UMKM adalah tulang punggung ekonomi, tapi ketika kita lihat anggarannya ternyata tidak ada,” ujar Iswandi, Selasa (23/6/2026).
Ia mengatakan, sektor UMKM selama ini terbukti mampu bertahan di tengah berbagai tekanan ekonomi dan menjadi penyangga bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah seharusnya memberikan perhatian yang lebih besar melalui program pembinaan dan penguatan usaha.
Menurut Iswandi, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai proses penyusunan anggaran, termasuk kemungkinan adanya kebijakan efisiensi yang menyebabkan alokasi untuk sektor UKM dihapuskan.
Ia menegaskan Komisi II DPRD akan meminta penjelasan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengenai penyebab tidak adanya anggaran bagi sektor usaha kecil dan mikro agar persoalan tersebut dapat diketahui secara jelas.
“Saya ingin tahu siapa yang memotong anggaran ini. Kalau memang karena efisiensi, tentu harus dijelaskan. Jangan sampai sektor yang selama ini selalu disebut penting justru tidak mendapatkan dukungan anggaran,” katanya.
Iswandi berharap penyusunan anggaran pada tahun berikutnya mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi program pemberdayaan pelaku usaha kecil. Menurutnya, keberadaan anggaran sangat menentukan keberhasilan pembinaan dan pengembangan UMKM di daerah.
“Kalau memang kita serius ingin memperkuat UMKM, maka dukungannya harus nyata. Jangan hanya disampaikan dalam pidato, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan anggaran,” tutup Iswandi. (Adv/Ain/DPRDSamarinda)