Kompak.id, Tenggarong – Forum Besempekat yang digelar DPRD Kalimantan Timur menjadi ruang terbuka bagi warga untuk memastikan aspirasi mereka tidak berhenti pada usulan, melainkan benar-benar diwujudkan dalam program nyata.
Anggota DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, turun langsung menyapa masyarakat dalam kegiatan itu di Desa Muhuran, Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara,. Kehadirannya tidak hanya untuk menampung keluhan, tetapi juga menelusuri sejauh mana realisasi usulan yang sebelumnya telah diajukan warga.
Dalam forum itu, Reza menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengawal pembangunan agar berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Kegiatan Besempekat ini namanya yang baru, dulu namanya dialog rakyat, fungsinya sama yakni kita memastikan aspirasi masyarakat benar-benar telah terealisasi dan dirasakan manfaatnya secara langsung,” ujarnya dihadapan puluhan warga Desa Muhuran, Rabu (8/4/2026).
Ia mengungkapkan, sejumlah bantuan yang telah disalurkan selama ini lebih banyak menyasar sektor pelayanan publik di tingkat desa. Bantuan tersebut mencakup penyediaan fasilitas kantor desa hingga dukungan sarana untuk menunjang aktivitas warga, termasuk angkutan hasil pertanian.
Namun demikian, warga masih menyampaikan sejumlah kebutuhan mendasar yang belum terpenuhi, di antaranya perbaikan jalan lingkungan serta pembangunan rumah ibadah.
“Silakan bapak dan ibu lengkapi dulu persyaratannya, setelah itu ajukan proposalnya,” jelas Reza.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim itu juga menyampaikan keterbatasan program bantuan ke depan. Ia meminta masyarakat memahami kebijakan prioritas yang ditetapkan pemerintah provinsi.
“Maaf kami tidak bisa membantu untuk kelompok pertanian, peternakan, perikanan seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena Gubernur Kaltim hanya menempatkan empat program prioritas dalam kamus usulan. Jadi bukan saya tidak mau bantu, jadi ini mohon dipahami,” pungkas Reza politikus Partai Gerindra.
Sebagai informasi, Besempekat merupakan forum dialog antara DPRD dan masyarakat yang tidak hanya berfungsi menyerap aspirasi, tetapi juga mengevaluasi pelaksanaan program di lapangan. Forum ini turut menjadi sarana pengawasan terhadap penggunaan APBD agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Istilah Besempekat sendiri berasal dari bahasa Kutai yang bermakna “bermusyawarah”, mencerminkan pentingnya duduk bersama dalam merumuskan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga. (*)