Kompak.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mempertegas langkah transformasi ekonomi melalui percepatan pembangunan sejumlah kawasan industri prioritas sebagai pusat hilirisasi proyek-proyek dalam dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO). Upaya ini menjadi kunci agar proyek siap tawar di sektor perkebunan, energi hijau, hingga industri bernilai tambah benar-benar dapat dieksekusi dan menciptakan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menyebut kawasan industri sebagai tulang punggung implementasi IPRO. Tanpa kawasan industri yang siap infrastruktur, investor sulit melakukan percepatan pembangunan pabrik, gudang, dan fasilitas pengolahan.
“IPRO bukan sekadar daftar investasi. Ini rencana besar Kaltim untuk naik kelas. Karena itu kawasan industri harus disiapkan sebagai tempat berlabuhnya hilirisasi,” ujar Rudy, Jumat (28/11/2025).
Tiga kawasan industri menjadi fokus utama Pemprov, yakni Kawasan Industri Kariangau (KIK) Balikpapan diarahkan untuk industri energi bersih, logistik modern, hingga kegiatan manufaktur pendukung rantai pasok regional. Kawasan ini juga menjadi simpul industri pesisir yang terkoneksi dengan aktivitas perdagangan lintas pulau.
Selanjutnya, Kawasan Industri Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) di Kutai Timur disiapkan sebagai pusat pengolahan kelapa sawit, produk pangan turunan, oleokimia, hingga bioenergi. MBTK memiliki keunggulan berupa kedekatan dengan sentra perkebunan, pelabuhan khusus, serta kesiapan lahan industri yang telah masuk dalam lintasan promosi investasi internasional.
Sementara itu, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Buluminung di Penajam Paser Utara diarahkan untuk mendukung industri penunjang Ibu Kota Nusantara (IKN), termasuk manufaktur ringan, industri logistik, serta fasilitas perakitan yang membutuhkan kedekatan dengan pusat pemerintahan baru.
“Pemprov Kaltim juga menyusun berbagai kemudahan untuk meningkatkan daya tarik kawasan industri, mulai dari percepatan perizinan, penyediaan utilitas dasar kawasan, hingga program vokasi tenaga kerja yang terhubung dengan kebutuhan industri,” jelas Rudy.
Rudy menegaskan, keberadaan kawasan industri tidak hanya menyasar pertumbuhan investasi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja lokal dan mendorong kemitraan dengan UMKM.
“Hilirisasi harus mendatangkan manfaat langsung. Ekonomi rakyat harus ikut tumbuh bersama industri,” tegasnya.
Dengan penguatan kawasan industri prioritas ini, Pemprov optimistis IPRO dapat menjadi instrumen utama dalam membangun ekonomi non-tambang Kaltim yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan.