Kompak.Id, Samarinda – Sebuah insiden penembakan yang terjadi di depan tempat hiburan malam di Kota Samarinda baru-baru ini kembali memicu sorotan tajam terhadap lemahnya kontrol atas kepemilikan senjata api oleh warga sipil.
Menanggapi kejadian tersebut, Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Saputra, meminta pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera meninjau ulang kebijakan pemberian izin senjata. Ia menegaskan bahwa celah dalam sistem perizinan bisa menjadi ancaman serius bagi ketenteraman masyarakat.
“Kejadian ini bukan hanya memicu kepanikan, tapi juga mengikis rasa aman warga,” ucap Samri.
Ia mengkritik prosedur yang dinilai terlalu mudah dalam memberikan akses kepemilikan senjata kepada masyarakat sipil. Menurutnya, senjata seharusnya hanya diberikan kepada pihak-pihak tertentu dengan risiko pekerjaan tinggi, seperti pejabat atau pelaku usaha yang rentan terhadap ancaman keamanan.
“Pengeluaran izin harus selektif dan berbasis pada evaluasi ketat. Kita tidak bisa menganggap enteng potensi penyalahgunaan senjata api di tangan yang salah,” ujarnya menekankan.
Samri juga menambahkan bahwa evaluasi psikologis wajib menjadi bagian utama dari proses seleksi. Ia mengingatkan bahwa bahkan personel keamanan pun tidak serta-merta diizinkan membawa senjata tanpa memenuhi sejumlah kriteria khusus.
“Kalau aparat harus memenuhi persyaratan ketat, mengapa masyarakat sipil justru lebih mudah mendapat izin? Ini harus dibalik. Regulasi perlu diperkuat untuk mencegah insiden serupa di masa mendatang,” tutupnya. (Adv)