Kompak.id, Samarinda – Wakil Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Suparno, menyatakan bahwa pembangunan Samarinda tak lepas dari aspirasi warganya masyarakat.
Aspirasi tersebut bisa melalui berbagai saluran, seperti reses, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang), hingga dialog dalam kegiatan nonformal.
Meski begitu, aspirasi atau kebutuhan masyarakat memerlukan proses untuk dapat terealisasi.
“Harus ada prioritas pembangunan sehingga tak semua aspirasi dapat terpenuhi,” ujar Suparno. Jumat (04/02/2022).
Selain itu, Suparno juga memberikan saran kepada pihak eksekutif agar lebih selektif dalam menyusun rencana pembangunan daerah.
Rencana pembangunan daerah tersebut, selain harus memenuhi keinginan warga, menurut Suparno juga memberikan dampakdan manfaat besar bagi kehidupan masyarakat Samarinda pada umumnya.
“Pemerintah harus lebih selektif dalam menyusun rencana pembangunan daerah. Khususnya yang berangkat dari aspirasi warga,” ujar Suparno.
Suparno menyebutkan bahwa pada intinya usulan warga untuk pembangunan daerah tak berlebihan. Misal, kebutuhan mendasar warga di Samarinda berkaitan dengan infrastruktur seperti jalan dan penanganan banjir.
“Misalnya jalan yang mulus. Lampu penerang yang layak ketika malam. Juga soal banjir yang masih jadi masalah utama Kota Tepian,” ujar Suparno.
Menurut Suparno, realisasi pembangunan di Samarinda juga mesti mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Sehingga kebutuhan anggaran untuk pembangunan tidak membebani pemerintah.
“Kota Samarinda di tahun 2022 ini memiliki jumlah APBD berkisar Rp2,6 triliun. Jumlah APBD itu jelas tak mungkin untuk mengakomodasi semua aspirasi warga,” ujar Suparno.
Suparno berharap agar pemerintah dan DPRD bisa menyusun anggaran sesuai kebutuhan yang prioritas. Program prioritas seperti pengendalian banjir akan terus diperbarui untuk menyesuaikan kondisi lapangan.
“Kami harap program prioritas pemerintah itu jelas dan terarah. Kalau mau fokus masalah banjir saja, ayok. Mau merangkul semua kebutuhan masyarakat juga ayok. Kan semua itu kesepakatan bersama pemerintah dan dewan,” pungkasnya (Oke)